Respon positif dan mendukung, atas apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemuda dari perbatasan RI-Malaysia yang berada di Kecamatan Ketungau (Tengah dan Hulu) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan menemui sejumlah tokoh penting di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan di perbatasan.
Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Ambresius Murjani sangat menyambut baik perjuangan dari tokoh masyarakat dan pemuda dengan menemui sejumlah tokoh di Jakarta.
“Yang dilakukan oleh mereka itu patut diapresiasi. Sejumlah isu perbatasan khususnya di Kabupaten Sintang mereka sampaikan dan itu merupakan fakta lapangan yang tak terbantahkan. Jadi apapun perjuangan mereka, ini semata-mata dalam rangka kemajuan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Sintang khususnya yang ada di wilayah Ketungau ini,” ungkap Ambresius Murjani, Jumat (5/8).
Ambresius Murjani, putera daerah asal Kecamatan Ketungau Hulu dimana terdapat sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia mengungkapkan, selaku Koordinator Kimtas sejumlah isu perbatasan sudah sering diutarakan ke publik, namun dirinya belum melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat itu terealisasi, selain yang skala nasional.
“Padahal, masyarakat ingin perhatian dari negara ini terhadap apa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Artinya, yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini terlepas dari pembangunan skala prioritas nasional yang sudah dilakukan. Yang skala nasional saja ada yang belum terselesaikan seperti pembangunan dan peningkatan jalan paralel nasional dan Jembatan atau Gorong Box Calpet mulai dari Balai Karangan Kecamatan Sekayam sampai Desa Radin Jaya Kecamatan Ketungau Tengah yang belum terselesaikan di tahun 2020,” terang Ambresius.
Terkait kelistrikan lanjutnya, masalah tersebut sepertinya belum dapat dinikmati warga desa yang berada di perbatasan langsung maupun yang bukan.
“Dari total 91 desa yang ada di wilayah Ketungau ini, 71 desa diantaranya belum dialiri listrik negara. Padahal ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Harapan kita, ada pembangunan instalasi listrik disepanjang perbatasan. Dan perlu diketahui, bahwa hingga kini Kantor Camat Ketungau Hulu adalah satu satunya yang tidak ada listrik dan Sinyal,” ungkapnya.
Hal lain yang harus jadi perhatian adalah masalah telekomunikasi. Menurut pria kelahiran Desa Nanga Bayan ini, untuk daerah perbatasan, sinyal telekomunikasi susah didapatkan dari operator Indonesia. Biasanya setelah dibangun Tower paling sekitar 3 sampai 4 bulan saja bisa digunakan.
“90 persen masyarakat sudah menggunakan HP android, untuk melihat informasi dari youtube, sementara sinyal yang ada hanya bisa untuk GSM,” ujarnya.
Ambresius Murjani juga menyesalkan kendali penyebaran informasi di kawasan perbatasan Sintang saat ini lebih didominasi oleh pihak Malaysia.
“Informasi yang disajikan terutama dari media elektronik sangat sedikit dari Indonesia, kebanyakan dari Malaysia,” katanya.
Ia mengatakan saat ini ada tiga saluran radio milik Malaysia yang bisa didengar oleh masyarakat perbatasan di Sintang dan hampir semua siaran stasiun televisi Malaysia bisa ditangkap masyarakat perbatasan dengan antena biasa.
“Kalau siaran televisi Indonesia bisa ditangkap namun harus menggunakan perangkat antena parabola dan tidak semua masyarakat di perbatasan memilikinya,” jelasnya.
“Selama ini hanya siaran dari Radio Republik Indonesia saja yang bisa dinikmati masyarakat perbatasan, itupun tidak semua desa,” tambahnya.
Ia mengatakan untuk siaran radio Malaysia yang bisa dinikmati masyarakat perbatasan di Sintang ada tiga saluran, salah satu di antaranya menggunakan bahasa Iban yang sangat mudah dimengerti oleh masyarkat setempat.
“Radio Malaysia saya lihat memberikan ruang pada kearifan lokal masyarakat sehingga ada program khusus menggunakan bahasa Iban dan jelas dengan kesamaan bahasa maka masyarakat lebih condong untuk mendengarkan siaran radio tersebut,” kata dia.
Terkait SDM masyarakat diperbatasan dirinya berharap ada peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari sapras sekolah dan tenaga pengajar, termasuk juga ada prioritas bagi anak perbatasan yang ingin menjadi abdi negara, baik TNI, Polisi dan Sekolah Kedinasan Lainnya. Khusus tenaga pendidik dari GGD dirinya sangat memohon supaya tidak minta dipindahkan dari penempatannya, karena mereka adalah tenaga pendidik yang siap dan diprioritaskan di daerah yang sulit dan terbatas. Apalagi Kabupaten Sintang masuk dalam daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
“Apalagi kalau Border Sungai Kelik telah resmi dioperasikan, tentunya kita berharap ada warga lokal yang bisa dipekerjakan sesuai dengan skill dan latar pendidikannya. Jangan sampai, warga lokal hanya jadi penonton dan pengguna border saja,” tutup Ambresius Murjani. (*)
