RELUNG.ID-Polemik pernyataan Wali Kota Palembang Ratu Dewa terkait istilah “enjoy” di tengah memburuknya kondisi udara akibat kabut asap belum berakhir.
Ketika masyarakat masih berhadapan dengan kualitas udara yang memburuk dan dampak kabut asap, narasi klarifikasi mengenai pernyataan tersebut justru muncul serentak di sejumlah akun media sosial Instagram.
Pemerintah Kota Palembang sebelumnya menegaskan istilah “enjoy” yang disampaikan Ratu Dewa tidak dimaksudkan sebagai bentuk rasa nyaman maupun sikap tidak peduli terhadap kondisi masyarakat.
Istilah tersebut disebut sebagai penekanan agar kepala daerah tetap tenang, mampu mengendalikan diri, dan tidak panik dalam menghadapi situasi krisis.
Namun, pola penyampaian klarifikasi di media sosial kemudian menjadi sorotan tersendiri.
Berdasarkan pantauan, sejumlah akun Instagram publik mengunggah konten dengan narasi yang hampir seragam terkait polemik tersebut. Di antaranya @sumsel.keras, @palembang.digital, @palembangbedebis.id, @palembang.terciduk_id, @palembang.sigap, @palembangterkini.official, @palembang.berejo, @palembangsekilasinfo, @infipop.id, @seputar_info_palembang, @infoseputrasumsel.co, @siberpalembang, dan @palembang.update.
Sejumlah akun tersebut mengunggah konten dengan judul yang sama, yakni “Luruskan Polemik Istilah Enjoy saat Kabut Asap, Ratu Dewa: Pemimpin Harus Tenang, Bukan Tidak Peduli”.
Keseragaman narasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pola komunikasi publik Pemkot Palembang. Apalagi, klarifikasi muncul ketika substansi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat belum berubah, yakni kondisi kabut asap dan dampaknya terhadap aktivitas serta kesehatan warga.
Polemik juga tidak terlepas dari sorotan terhadap aktivitas Ratu Dewa yang sebelumnya tetap menjalankan aktivitas olahraga ketika kabut asap menyelimuti Palembang. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan publik dengan situasi masyarakat yang harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.
Pengamat sosial Bagindo Togar menilai kemunculan klarifikasi secara seragam di media sosial justru memperlihatkan adanya kegelisahan pemerintah terhadap respons publik atas pernyataan “enjoy” yang dianggap tak memiliki empati sosial.
“Saya melihatnya ada kepanikan yang terjadi sehingga munculnya klarifikasi yang seragam di media sosial untuk meng-counter pernyataan enjoy yang sebelumnya memancing reaksi publik,” kata Bagindo.
Menurut Bagindo, polemik semestinya tidak diselesaikan hanya melalui narasi klarifikasi di media sosial. Kepala daerah, kata dia, seharusnya menjawab kritik publik dengan menunjukkan fakta, kebijakan, serta hasil penanganan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Apa urgensinya membuat klarifikasi di medsos seolah-olah menangkal pemberitaan sebelumnya. Justru hal itu menimbulkan persepsi publik yang kontras. Itu sama saja mengelak dan menghindar dengan menggunakan buzzer,” ujarnya.
Bagindo menilai, sebanyak apa pun narasi pembelaan yang disebarkan melalui media sosial tidak akan menyelesaikan persoalan utama jika tidak dibarengi dengan perbaikan kondisi di lapangan.
“Mau gunakan sejuta buzzer juga apa bisa membuat kabut asap berkurang, kualitas udara Palembang jadi membaik?. Makanya dijawab dengan fakta dan realitas kinerja di lapangan, bukan di media sosial seolah menangkal opini yang dia buat sendiri” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah seharusnya memusatkan energi pada penanganan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat, mulai dari pengendalian dampak kabut asap hingga memastikan perlindungan terhadap warga yang terdampak.
Bagindo juga mengkritik cara komunikasi kepala daerah dalam merespons polemik tersebut. Menurutnya, pernyataan seorang kepala daerah memiliki konsekuensi lebih besar karena disampaikan dalam kapasitas sebagai pejabat publik.
“Seharusnya lebih bijak menjawab opini tersebut dengan fakta dan realitas di lapangan,” katanya.
Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan pemaknaan satu kata. Bagi masyarakat, istilah “enjoy” menjadi sensitif ketika disampaikan bersamaan dengan kondisi udara yang memburuk dan kekhawatiran terhadap dampak kabut asap.
Karena itu, menurut Bagindo tantangan pemerintah bukan hanya meluruskan maksud pernyataan, tetapi juga membuktikan bahwa ketenangan yang dimaksud tersebut berjalan beriringan dengan tindakan nyata.
“Sebab, bagi warga yang terdampak kabut asap, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa banyak klarifikasi yang muncul di media sosial. Tapi seberapa cepat kualitas udara membaik dan seberapa nyata perlindungan yang diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya. [YSF]
