RELUNG.ID-Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Mapolda Sumsel, Rabu (11/11/2026). Dalam aksi tersebut, insan pers akan menagih janji Kapolda Sumsel terkait penanganan kasus kekerasan terhadap dua wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Palembang beberapa waktu lalu.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB itu menjadi bentuk protes atas penanganan perkara yang dinilai belum transparan dan terkesan berlarut-larut.
Melalui undangan terbuka, Koalisi Pers Sumsel mengajak seluruh jurnalis dari berbagai daerah di Sumatera Selatan untuk bergabung dalam aksi solidaritas tersebut.
Peserta aksi diminta mengenakan pakaian hitam dengan pita merah. Massa juga akan melakukan aksi simbolis dengan menanggalkan kartu identitas pers (ID Card) serta menandatangani spanduk bertuliskan #SaveJournalist.
“Aksi nyata kita adalah aksi bersama,” demikian seruan dalam undangan terbuka Koalisi Pers Sumsel.
Aksi jilid II ini merupakan tindak lanjut pernyataan sikap Koalisi Pers Sumsel pada 2 November 2026. Pernyataan tersebut dibacakan Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, didampingi sejumlah tokoh pers dan pimpinan organisasi media di Sumsel.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua AJI Palembang RM Resha A Usman, Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post–Tribun Sumsel Prawira Maulana, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Oktaf Riady, Pengurus PWI Sumsel Anwar Rasuan, Ketua SMSI Sumsel Jon Heri, serta Pemimpin Redaksi PalTV Firman Hidayat.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan enam poin tuntutan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Pertama, meminta transparansi hasil pemeriksaan internal terhadap Irwasda Polda Sumsel. Kedua, meminta keterbukaan hasil pemeriksaan terhadap dua organisasi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat pengeroyokan berlangsung.
Ketiga, Koalisi Pers Sumsel menilai Polda Sumsel belum serius menangani kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis dan seorang mahasiswa. Mereka menyoroti belum adanya konferensi pers resmi terkait penangkapan para pelaku.
Keempat, Koalisi mengkritik penanganan kasus pemukulan terhadap salah satu korban yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian. Mereka menilai penanganan perkara tersebut belum menunjukkan keseriusan meskipun pihak yang diduga terlibat merupakan anggota Polda Sumsel.
Kelima, Koalisi Pers Sumsel meminta Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap dua wartawan tersebut.
Melalui aksi jilid II, Koalisi Pers Sumsel ingin memastikan komitmen dan janji Kapolda Sumsel dalam menuntaskan perkara tersebut benar-benar diwujudkan melalui penanganan yang transparan dan profesional.
Aksi ini sekaligus menjadi pesan bahwa insan pers tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. [DSK]

