RELUNG.ID – Dalam peringatan Hari Bumi 2025, Koalisi Sumatera Menolak Punah melancarkan kampanye besar besaran untuk menyuarakan dampak destruktif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terus merajalela di Pulau Sumatra. Dengan tema “Sumatra Menolak Punah,” aksi ini mengingatkan bahwa masa depan lingkungan Sumatra berada di persimpangan kritis.
“Sumatra harus berani memilih jalan yang berkelanjutan dan meninggalkan ketergantungan pada energi kotor,” tegas Ali Akbar, Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), Rabu (22/4/2025).
Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo yang dinilai lebih memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam daripada transisi energi berkelanjutan. Hilirisasi batu bara, gas, dan nikel disebut menjadi fokus utama, sementara isu transisi energi kian terpinggirkan.
“Strategi seperti co-firing, gasifikasi batu bara, dan biomassa hanya memperpanjang umur energi fosil, bukannya mendorong transisi nyata,” tambah Ali.
Hasil riset yang dilakukan koalisi selama dua tahun terakhir mengungkapkan 47 pelanggaran lingkungan di sembilan PLTU Sumatra, dengan 12 laporan telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. Namun, respons signifikan dari pemerintah dianggap minim.
Arlan, Koordinator aksi “Sumatra Menolak Punah,” menyoroti dampak buruk PLTU terhadap masyarakat sekitar. Lebih dari 4.900 jiwa terdampak polusi udara, sementara aktivitas pengangkutan dan penimbunan batu bara menyebabkan pencemaran Sungai Musi, pendangkalan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
“Kerusakan lingkungan dan kesehatan akibat tambang serta transportasi batu bara di Sumsel sangat mengkhawatirkan. Sungai Musi, sebagai jantung perekonomian, harus diselamatkan,” ujar Arlan.
Koalisi mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru untuk memimpin percepatan transisi energi di daerahnya. Dengan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) Sumsel yang telah mencapai 24,14 persen atau 989,12 MW, provinsi ini dianggap memiliki peluang besar untuk mempensiunkan PLTU batu bara.
“Mengurangi PLTU batu bara sebanding dengan kapasitas EBT yang terpasang adalah langkah konkret untuk mitigasi kerusakan lingkungan,” kata Bonifasius Ferdinandus Bangun, Direktur Perkumpulan Sumsel Bersih.
Koalisi juga meminta Presiden Prabowo mengambil langkah nyata untuk memulihkan lingkungan dan mendukung korban yang terdampak investasi energi fosil.
Peringatan Hari Bumi ini diharapkan menjadi momentum pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan lingkungan, menghentikan pembangunan PLTU baru, serta memitigasi bencana alam yang kian meningkat akibat krisis iklim.[THQ]
