RELUNG.ID – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak pada layanan sosial di Sumatera Selatan.
Sebanyak 12 panti sosial di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumsel dilaporkan mengalami kerusakan parah, namun belum dapat diperbaiki akibat keterbatasan anggaran daerah.
Melihat kondisi tersebut, Komisi V DPRD Sumsel meminta Kementerian Sosial RI turun tangan melakukan renovasi dan rehabilitasi.
Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah, menyampaikan permintaan tersebut langsung kepada Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dalam pertemuan pada Jumat (28/11/2025).
“Karena keterbatasan APBD Sumsel, kami berharap Pak Menteri Sosial dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 12 panti sosial ini,” katanya.
Fajar mengungkapkan bahwa 12 panti sosial tersebut dihuni sekitar 660 warga binaan, sebagian besar merupakan lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus.
Kondisi bangunan panti, mulai dari atap hingga dinding, disebut sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan segera.
“Kami berharap renovasi panti dapat diprioritaskan pada tahun 2026, mengingat kondisi penghuni yang memerlukan fasilitas layak,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar kebutuhan renovasi tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan siap memprioritaskan usulan tersebut.
“Renovasi 12 panti ini akan kita bantu, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan penghuni yang harus mendapatkan perhatian,” singkatnya.
Untuk diketahui, DPRD Sumsel dan Dinas Sosial telah mengusulkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk perbaikan 12 panti dalam pembahasan KUA–PPAS.
Namun, efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer pusat menyebabkan program tersebut akhirnya tidak dapat dimasukkan dalam APBD 2026. (DSK)
