RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi biosolar subsidi. Langkah ini dinilai mendesak karena antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih terus terjadi dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta distribusi barang.
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai persoalan antrean biosolar bukan hanya dipicu tingginya permintaan, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari dugaan penyimpangan distribusi hingga praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
“Apapun penyebabnya, persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif. Yang berkaitan dengan pidana menjadi ranah kepolisian, sedangkan dari sisi tata kelola akan kami benahi bersama BPH Migas,” ujar Herman Deru usai rapat penyelesaian antrean BBM subsidi, Selasa (7/7/2026).
Menurut Deru, skema distribusi biosolar subsidi perlu diubah agar lebih fleksibel. Selama ini, pembagian kuota dilakukan berdasarkan wilayah administratif kabupaten dan kota. Padahal, tidak semua daerah memiliki tingkat konsumsi yang sama.
Ia mengusulkan agar distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan riil SPBU yang mengalami antrean panjang, sehingga pasokan dapat dialihkan dari wilayah yang kuotanya masih mencukupi ke daerah yang mengalami kekurangan.
“Kita minta BPH Migas memetakan SPBU mana yang benar-benar mengalami antrean. Jangan hanya membagi kuota berdasarkan kabupaten dan kota, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah mengungkapkan pemerintah daerah telah mengidentifikasi sedikitnya sembilan faktor yang menjadi penyebab antrean biosolar di Sumsel.
“Selain meningkatnya konsumsi akibat selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, persoalan juga dipicu kuota yang dinilai jauh dari kebutuhan daerah,”kata dia.
Pada 2026, Pemprov Sumsel mengusulkan kuota biosolar sebesar 2,8 juta kiloliter, namun pemerintah pusat hanya menyetujui sekitar 630 ribu kiloliter. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya pasokan di lapangan.
“Untuk mengantisipasi kekurangan hingga akhir tahun, Pemprov Sumsel kembali mengajukan tambahan kuota sebanyak 36.284 kiloliter kepada BPH Migas,”kata dia.
Di sisi lain, antrean juga dipengaruhi terbatasnya jumlah SPBU penyalur biosolar, penerapan sistem pembayaran nontunai, posisi Sumsel sebagai jalur utama transportasi lintas Sumatra, hingga belum adanya aturan pembatasan kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto mengatakan penyaluran biosolar terus mengalami peningkatan sejak Mei 2026. Rata-rata distribusi harian yang sebelumnya berada di kisaran 1,6 juta liter kini meningkat menjadi sekitar 2,06 juta liter per hari.
Dari total kuota biosolar Sumsel tahun 2026 sebesar 629.509 kiloliter, hingga 4 Juli telah tersalurkan 315.603 kiloliter atau sekitar separuh dari alokasi yang tersedia.
Namun, peningkatan distribusi juga menghadirkan tantangan baru. Jika jam operasional SPBU diperpanjang untuk mengurangi antrean, konsumsi harian diperkirakan meningkat sehingga kuota biosolar berpotensi habis lebih cepat, yakni sekitar 10 November 2026, dibanding proyeksi semula pada awal Desember.
“Kami berada dalam posisi yang dilematis. Penambahan jam operasional memang bisa mengurangi antrean, tetapi di sisi lain membuat kuota lebih cepat habis. Karena itu, penambahan kuota menjadi solusi yang sangat dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir tahun,” ujar Ayub.[THQ]
