RELUNG.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Wajah Gelap Pendidikan Sumsel menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (2/5). Mereka menuntut Gubernur Herman Deru, yang baru terpilih kembali, untuk mengaktifkan kembali program Sekolah Gratis yang dianggap sebagai solusi atas ketimpangan pendidikan di Sumsel.
Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban serta ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan yang terjadi pada pukul 17.oo WIB. Bahkan ada aksi dorong-mendorong terjadi pada pukul 18.13 WIB setelah massa kecewa karena Gubernur Herman Deru tidak hadir untuk menemui mereka.
Dalam orasinya, Kabid PTKP HMI Cabang Palembang, Ade Syawal Diansyah, menegaskan bahwa program Sekolah Gratis harus segera diaktifkan kembali.
“Kami meminta tidak ada lagi praktik jual beli seragam dan buku di sekolah, karena semua itu sudah dianggarkan melalui Dana BOS,” tegas Ade.
Selain tuntutan utama, mereka juga menyampaikan 12 poin penting yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu satu bulan:
1. Realisasi sekolah rakyat di Sumsel.
2. Hapuskan komite sekolah dan kembalikan Sekolah Gratis.
3. Perbaiki fasilitas pendidikan secara menyeluruh dari SD hingga SMA/SMK/MA.
4. Transparansi penggunaan Dana BOS yang dinilai tidak jelas.
5. Percepat pelantikan PPPK di Sumsel.
6. Copot pejabat Dinas Pendidikan yang terlibat dalam kegagalan PPDB 2024.
7. Evaluasi program PSB yang belum terealisasi.
8. Atur ulang kebijakan PPDB 2025 agar lebih pro masyarakat dan batalkan aturan PPDB 2024.
9. Bentuk satgas pencegahan tindakan asusila di lingkungan pendidikan.
10. Tolak militerisme di ruang pendidikan.
11. Lawan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.
12. Wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugiratono menyatakan tidak ada insiden pemukulan dalam aksi ini.
“Hanya ada dorongan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dua orang yang sempat diamankan sudah dilepas,” jelasnya.
Ia juga mengimbau agar pemberitahuan aksi disampaikan minimal tiga hari sebelumnya, agar pihak terkait dapat mempersiapkan pertemuan dengan perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami mengimbau kepada rekan tolong jangan mendadak penyampaian minimal tiga hari karena kita dapat mempersiapkan menjanjikan untuk nanti menjumpai aspirasi siapa sehingga aspirasinya setidaknya tidaknya tersampaikan. Ini tidak penyampaian subuh pagi tadi kegiatan banyak,”kata dia.[THQ]
