RELUNG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II di Sumatera Selatan bukan hanya menyasar peningkatan gizi pelajar, namun kini menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah. Evaluasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa program ini menghadirkan efek berantai yang jauh lebih besar daripada sekadar pemberian makanan gratis.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut program ini telah menjangkau 1,5 juta penerima manfaat dengan dukungan 500 Sentra Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang kini tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. Namun yang menarik, dampak terbesar MBG justru terlihat pada stabilitas harga dan geliat ekonomi sektor riil.
Lonjakan kebutuhan pangan untuk dapur-dapur MBG sempat dikhawatirkan akan mengerek harga bahan pokok. Namun melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), stabilitas justru terjaga.
“Jika GSMP tidak berjalan, saya yakin inflasi kita sudah kacau. Tapi hari ini pasokan aman, rumah tangga tidak berebut barang dengan MBG,” ujar Herman Deru, Senin (8/12/2025).
BPS memperkuat pernyataan itu. Inflasi November 2025 tercatat 2,91% year on year, masih dalam rentang target nasional.
Di luar dugaan, keberadaan SPPG menjadi “pabrik lapangan kerja” baru. Pertumbuhan industri makanan dan minuman Sumsel tercatat melompat hingga 9,6%, dipicu meningkatnya permintaan bahan baku dan produk olahan.
Setiap SPPG mempekerjakan sedikitnya 4–5 orang, mulai dari juru masak, pengelola dapur, tenaga kebersihan, hingga kurir pengantar makanan. Dengan 500 SPPG, artinya ribuan tenaga kerja terserap hanya dalam satu fase program.
Tak hanya itu, pembangunan dapur standar MBG juga menyulut geliat sektor konstruksi. Satu SPPG memerlukan investasi hingga Rp 1,5 miliar, menghidupkan banyak pekerja harian, pemasok material, hingga kontraktor lokal.
Dari cabai hingga sayuran, dari ayam hingga telur, sebagian besar kebutuhan SPPG dipenuhi dari petani Sumsel sendiri. Saat ini kontribusi produk lokal telah mencapai 60–70%, dan pemerintah menargetkan 100% pasokan lokal melalui hilirisasi pangan.
Hal ini menciptakan pasar baru yang stabil bagi petani dan UMKM, dengan permintaan yang dapat diprediksi setiap hari.
Evaluasi Tahap I pada Juli lalu menemukan catatan kritis terkait sanitasi dan pengelolaan. Kini para penyelenggara MBG bergerak cepat melakukan perbaikan, termasuk penggunaan air bersih, bahan baku fresh, serta kehadiran tenaga ahli gizi di setiap SPPG.
Kepala BPS Sumsel, Muhammad Wahyu Yulianto, menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kualitas program tetap terjaga.
Dalam pertemuan evaluasi ini, Gubernur Herman Deru juga memberikan pesan tajam kepada seluruh kepala daerah.
“Ini anomali. Daerah kaya tapi kemiskinan tinggi. Data dari BPS harus benar-benar dibaca kepala daerah, jangan hanya formalitas,” tegasnya.
Ia meminta BPS kabupaten/kota lebih aktif menyajikan data terbaru kepada bupati/wali kota agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.[THQ]
