RELUNG.ID- Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan secara mudah.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung perjuangannya memperjuangkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, yang dulu mencabut kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno, sekaligus menempatkan sang proklamator dalam posisi sulit secara politik.
“Bayangkan, saya tiap kali ke Setneg hanya untuk menanyakan tap itu mau diapakan. Kalau Bung Karno bersalah, demi keadilan seharusnya dibawa ke pengadilan, bukan dibiarkan begitu saja. Tapi saya terus berjuang, akhirnya MPR membatalkan,” kata Megawati.
Megawati mengatakan, Bung Karno memilih diam menghadapi keputusan MPRS itu demi mencegah konflik di dalam negeri. Sikap itu, menurutnya, menunjukkan kedewasaan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin.
“Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng. Saya tanya, kenapa tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi perang saudara. Itu pemimpin luar biasa. Dia diam saja, padahal kami sekeluarga pun tak tahu statusnya apa, tahanan atau bukan,” ujarnya.
Megawati lalu menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak bisa diberikan sembarangan, melainkan harus dipertimbangkan secara mendalam berdasarkan jasa, keteladanan, dan nilai kemanusiaan yang diperjuangkan.
“Kalau mau jadikan seseorang pahlawan, ya mbok hati-hati. Jangan gampang. Kalau Bung Karno disebut pahlawan, saya berani bertanggung jawab,” tegasnya.
Usai acara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pesan Megawati adalah soal kehati-hatian dalam memberi gelar pahlawan nasional. Menurut Hasto, pahlawan harus menjadi sosok ideal yang memberi teladan moral dan perjuangan bagi bangsa.
“Pahlawan itu simbol nilai kemanusiaan dan perjuangan bangsa. Pesan Bu Mega jelas, gelar pahlawan harus diberikan hati-hati, melihat kepeloporan, suara rakyat, dan keteladanannya,” ujar Hasto.
Menanggapi pertanyaan soal usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, Hasto menyebut PDIP mendengar berbagai pandangan publik, termasuk catatan soal pelanggaran HAM yang pernah disampaikan Prof Mahfud MD saat menjabat Menko Polhukam.
“Kami mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Banyak catatan soal pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Karena itu, prinsip kehati-hatian yang disampaikan Ibu Megawati menjadi pedoman PDIP,” katanya. [YKP]
