RELUNG.ID- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan larangan bagi kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi dalam negeri yang memanas setelah gelombang aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 lalu.
“Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Inflasi di Kantor Kemendagri, Selasa (2/9).
Menurut Tito, perjalanan dinas ke luar negeri memang harus mendapat persetujuan Kemendagri. Namun, untuk sementara waktu, izin tersebut ditangguhkan.
“Nanti akan ada izin lagi, tapi untuk saat ini semua saya tunda,” tegasnya.
Selain soal perjalanan dinas, Tito juga mengingatkan agar pejabat daerah dan keluarganya tidak memamerkan gaya hidup mewah atau menggelar pesta berlebihan yang berpotensi memicu kecemburuan sosial.
“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi. Laksanakan secara sederhana,” kata Tito.
Ia menilai, pamer kemewahan di tengah situasi masyarakat yang sedang prihatin bisa dipelintir oknum tertentu di media sosial sehingga menimbulkan provokasi.[THQ]
