RELUNG.ID — Ketegangan politik di Israel semakin memanas setelah Menteri Pertahanan Benny Gantz dari Partai Persatuan Nasional mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset, atau parlemen Israel.
Langkah ini diumumkan pada Jumat (31/5), seperti dilaporkan oleh Reuters, menyusul ultimatum yang dikeluarkan Gantz pada Mei lalu yang menuntut persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru di Gaza.
Gantz mengancam akan keluar dari koalisi pemerintahan jika kesepakatan tidak tercapai, meskipun Partai Likud yang dipimpin Netanyahu masih memiliki mayoritas kursi di parlemen tanpa dukungan Gantz.
Menanggapi langkah tersebut, Partai Likud memperingatkan bahwa pembubaran pemerintah akan menghambat upaya mereka untuk membebaskan 120 sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Netanyahu, yang dikenal dengan sikap agresifnya terhadap isu keamanan, menghadapi meningkatnya ketidakpuasan publik sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Respons Israel terhadap serangan tersebut telah memicu kecaman internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
Gantz, yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah serangan 7 Oktober, membantu mengatur serangan balasan Israel di Gaza. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan antara Gantz dan Netanyahu semakin meningkat. Gantz kini muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu, dengan jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa ia berpotensi memenangkan suara terbanyak jika pemilu sela diadakan.
Meskipun demikian, partai Gantz hanya memiliki delapan kursi dari total 120 kursi di Knesset, sementara koalisi sayap kanan Netanyahu menguasai mayoritas dengan 64 kursi.
Perkembangan ini menunjukkan ketidakstabilan politik di Israel di tengah konflik berkepanjangan dengan Hamas dan tekanan dari masyarakat internasional.
