RELUNG.ID – Setelah menghadapi pemangkasan anggaran besar-besaran hingga 80% atau sekitar Rp 81 triliun, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan memaksimalkan anggaran yang tersisa sebesar Rp 29,57 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Kamis (6/2), Dody menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada sebelum mengajukan tambahan dana. Meski demikian, jika kebutuhan pembangunan, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), terus meningkat, Dody mengisyaratkan siap meminta tambahan anggaran.
“Saya terbiasa bekerja dengan apa yang saya miliki. Akan saya maksimalkan dulu. Kalau sudah optimal tapi tuntutan kerja masih tinggi, tinggal bilang ke Pak Presiden: saya sudah maksimalkan, tolong tambahkan,”ujarnya.
Saat ditanya mengenai jumlah anggaran tambahan yang akan diusulkan, Dody sempat berkelakar, “Kalau bisa Rp 1.000 triliun, kenapa tidak? Tapi kan kita lihat situasinya dulu.”
Setelah pemangkasan anggaran, Kementerian PU melakukan berbagai langkah efisiensi. Dody memaparkan bahwa beberapa program fisik, baik kontrak tahunan (single year contract) maupun kontrak multiyears yang didanai dari rupiah murni, terpaksa dibatalkan. Selain itu, pembelian alat berat juga dihentikan, dan dana darurat akan digunakan secara lebih efektif dan efisien.
Efisiensi juga dilakukan melalui pembatasan perjalanan dinas, penerapan paperless office untuk mengurangi belanja alat tulis kantor, serta penghapusan kegiatan seremonial dan seminar luring. Tidak hanya itu, belanja kehumasan, operasional, dan non-operasional turut dipangkas guna memastikan dana yang tersedia benar-benar difokuskan untuk kebutuhan prioritas.
Dari anggaran yang tersisa, sebesar Rp 6 triliun akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas. Dody menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun anggaran terbatas, pembangunan infrastruktur vital tetap berjalan demi mendukung kebutuhan masyarakat luas.
Selanjutnya, Kementerian PU akan meminta persetujuan Komisi V DPR dalam rapat kerja sebelum mengajukan pembukaan blokir anggaran kepada Kementerian Keuangan. Setelah disetujui, kementerian akan melakukan rekomposisi anggaran untuk mengoptimalkan dukungan terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Setelah disetujui, kami akan usulkan pembukaan blokir anggaran, lalu kami tata ulang mana yang bisa diotak-atik untuk mendukung masyarakat lebih luas,” tutup Dody.
Dengan strategi efisiensi dan pengelolaan anggaran yang ketat, Kementerian PU berharap tetap mampu menjaga kinerja optimal meskipun menghadapi tantangan keterbatasan dana di tahun anggaran 2025.[AYK]
