RELUNG.ID – Meta akhirnya menyetujui penyelesaian hukum dengan membayar 25 juta dolar AS (sekitar Rp 405 miliar) atas gugatan yang diajukan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, pada 2021. Gugatan tersebut berkaitan dengan pemblokiran akun Facebook resmi Trump setelah insiden penyerbuan US Capitol oleh pendukungnya pada 6 Januari 2021.
Juru bicara Meta, Andy Stone, mengonfirmasi penyelesaian ini kepada The Verge, dengan rincian 22 juta dolar AS akan dialokasikan untuk perpustakaan kepresidenan Trump serta biaya hukum. Langkah ini muncul setelah pertemuan antara Trump dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, di kediaman Trump baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut-sebut mengancam akan memenjarakan Zuckerberg atas keputusan Meta menangguhkan akunnya.
Pada 2021, Trump mengajukan gugatan class action terhadap Meta, mengklaim bahwa dirinya dan pengguna lain telah dirugikan oleh kebijakan sensor platform tersebut. Saat itu, Facebook menangguhkan akun Trump tanpa batas waktu. Zuckerberg menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena Trump dianggap berupaya mengganggu transisi kekuasaan secara damai kepada Presiden Joe Biden. Namun, beberapa waktu kemudian, Meta akhirnya mencabut larangan tersebut.
Penyelesaian hukum ini menjadi sinyal terbaru dari pengaruh Trump terhadap perusahaan-perusahaan teknologi raksasa AS. Bahkan, Zuckerberg kini dikabarkan menjadi salah satu pendukung Trump dalam pemilu 2024. Ia dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan eksklusif bagi para donatur kaya Partai Republik.
Tak hanya itu, kehadiran Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, dalam pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 di US Capitol semakin memperkuat spekulasi hubungan dekat keduanya. Sejumlah miliarder teknologi lainnya, termasuk Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google), Elon Musk (Tesla & SpaceX), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Shou Zi Chew (TikTok), dan Sergey Brin (Google), juga terlihat menghadiri acara tersebut.
Dengan semakin eratnya hubungan Trump dan para pemimpin perusahaan teknologi besar, apakah ini akan mengubah arah kebijakan industri digital di Amerika Serikat? Waktu yang akan menjawab.[TRA]
