RELUNG.ID- Perebutan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Laut Sulawesi kembali menjadi sorotan, menyusul pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas secara serius sengketa perbatasan maritim yang selama puluhan tahun belum terselesaikan, khususnya di wilayah Laut Sulawesi yang diduga menyimpan cadangan migas dalam jumlah besar.
PM Anwar sebelumnya telah menyinggung isu ini dalam sesi tanya jawab bersama Dewan Rakyat Malaysia pada 22 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan final dengan Indonesia terkait batas maritim di kawasan tersebut.
“Masalah perbatasan Laut Sulawesi menyangkut kedaulatan nasional dan tidak akan diputuskan terburu-buru. Negosiasi masih berlangsung, tetapi belum ada kesepakatan yang ditandatangani,” ujar Anwar.
Ia juga menyoroti bahwa cadangan migas yang berada di dasar laut tidak mengenal batas kedaulatan negara secara tegas, karena sifatnya yang menyebar secara geologis. Menurut kajian Malaysia tahun 1979, potensi migas di wilayah tersebut lebih banyak berada di sisi Malaysia. Namun kenyataannya, cadangan itu juga menjalar hingga ke wilayah perairan Indonesia.
“Minyak itu tak ada sempadan. Kalau kita korek, harus ada persetujuan Indonesia. Sebab minyak itu menjalar, tidak tunggu sempadan,” ujarnya.
Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut disebut menyampaikan tawaran solusi berbasis kerja sama, mengacu pada model Malaysia–Thailand Joint Authority (MTJA) yang telah sukses diterapkan dalam pengelolaan kawasan sengketa bersama.
“Presiden Prabowo berkata, ‘Pak Anwar, sudah berpuluh tahun rundingan ini belum selesai. Kenapa tidak kita buat seperti model Thailand atau Vietnam? Kerja sama sambil terus negosiasi,’” ungkap Anwar.
Meski menyambut tawaran tersebut secara terbuka, Anwar menyatakan bahwa keputusan akhir tidak bisa diambil tanpa melibatkan Pemerintah Negara Bagian Sabah, yang wilayahnya langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi.
“Persoalan Laut Sulawesi tidak bisa diputuskan tanpa persetujuan Kerajaan Negeri Sabah,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang diambil. Namun kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan dialog secara damai dan konstruktif demi menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik.
Pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan Malaysia dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat di Jakarta untuk merumuskan langkah konkret menuju penyelesaian sengketa serta peluang eksplorasi migas berbasis kerja sama.[YKP]
