RELUNG.ID-Pemerintah terus mengoptimalkan aset negara dengan melakukan sertifikasi lahan, termasuk lahan yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat (AD).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyerahkan langsung sertifikat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Aula Graha Widya Daya Yudha ini turut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Bupati OKU Timur Ir H Lanosin MT, serta Danpuslatpur Brigjen TNI Dany Rakca SAP MHan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menegaskan bahwa dengan adanya sertifikasi ini, baik TNI maupun masyarakat akan lebih nyaman dalam menggunakan lahan tersebut. Ia juga menekankan bahwa selama ini tidak ada konflik lahan antara TNI dan masyarakat di Sumsel.
“Dengan adanya kepastian hukum, kita harapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin erat, serta tidak ada potensi konflik pertanahan di kemudian hari,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berharap program sertifikasi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Menurutnya, banyak lahan pemerintah yang masih belum optimal pemanfaatannya, dan sertifikasi ini bisa menjadi langkah awal untuk memaksimalkan penggunaannya bagi kepentingan rakyat.
“Lahan-lahan tidur yang tidak efektif bisa kita manfaatkan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Maruli.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola aset negara secara lebih baik.
“Sertifikasi ini baru langkah awal. Sejak saya menjabat sebagai menteri, kami sudah berkoordinasi dengan Menhan, Panglima TNI, dan Kasad untuk menyelesaikan total 649 titik lahan yang masih bermasalah,” ungkap Nusron.
Menurutnya, ada berbagai kondisi lahan yang harus diselesaikan, mulai dari yang sudah dialihkan ke masyarakat, diambil alih oleh pengusaha, hingga yang masih berstatus aset TNI namun belum memiliki kepastian hukum.
“Dalam tiga bulan terakhir, kami telah berhasil menyelesaikan sertifikasi 92 titik lahan. Ini bukti keseriusan kami untuk memberikan kepastian hukum bagi aset negara,” tambahnya. (MZN)
