RELUNG.ID- Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 73 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI. Pelantikan ini digelar pada Selasa (22/7/2025) sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparatur.
Menurut Muchendi, rotasi jabatan tersebut bukan didasari oleh kepentingan pribadi, melainkan hasil dari penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif selama masa kepemimpinannya.
“Pelantikan ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh kesadaran dan integritas,” ujar Muchendi dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan, meskipun tidak semua keputusan menyenangkan bagi semua pihak, langkah ini adalah bagian dari proses pembinaan kepegawaian. Muchendi juga menggarisbawahi pentingnya loyalitas kepada pemerintahan, bangsa, dan negara.
Rotasi ini mencakup sejumlah posisi strategis, yang diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
“Saya ingin para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja responsif, seirama, dan memiliki semangat pelayanan yang tinggi kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan kepala daerah tidak panjang, sehingga diperlukan keselarasan visi dan gerak dalam mewujudkan target pembangunan melalui semangat OKI Maju Bersama.
Dalam konteks pelayanan publik, Muchendi meminta jajaran pejabat untuk aktif turun ke lapangan dan menerapkan pendekatan jemput bola agar kehadiran pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Perjalanan dinas sah-sah saja, selama hasilnya berdampak langsung dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKI, Antonius Leonardo, merinci bahwa dari 73 pejabat yang dilantik, 50 di antaranya merupakan pejabat administrator, 20 pejabat pengawas, dan 3 pejabat fungsional.
Anton menegaskan, promosi dan rotasi jabatan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.
“Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan tidak tergoda melakukan praktik menyimpang.
“Jangan coba-coba menyalahgunakan jabatan. Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Anton.[HWJ]
