RELUNG.ID- Pembebasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam merealisasikan beberapa proyek pembangunan akses tol di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Salah satu proyek yang tengah terkendala adalah pembangunan pintu keluar (exit) tol Mataram Jaya di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, dan pintu tol Karang Agung di Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI.
Menanggapi permasalahan ini, Pemkab OKI melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menggelar rapat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel pada Rabu, 5 Februari 2025.
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda OKI, Hendri Wardison, mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan pembebasan lahan seluas 16 hektar di Mataram Jaya, diperlukan anggaran sebesar Rp 25 miliar.
“Dengan besarnya anggaran ini, kami berharap mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Dana sebesar itu mungkin tidak bisa sepenuhnya berasal dari APBD OKI, oleh karena itu kami berharap bantuan dari Gubernur Sumsel,” ujar Hendri.
Sebagai informasi, permohonan untuk pembangunan akses exit Tol Mataram Jaya telah diajukan oleh Bupati OKI melalui surat resmi Nomor 590/238/Dispertan/2019 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengeluarkan Surat Nomor BM0302-Db/1.102 yang menetapkan perubahan lingkup konstruksi pada proyek jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dengan PT Hutama Karya sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditugaskan membangun Simpang Susun Mataram Jaya.
Saat ini, Pemkab OKI tengah mencari solusi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan exit Tol Mataram Jaya. Namun, berbeda dengan proyek pembangunan pintu Tol Karang Agung di Jejawi yang telah selesai namun terbengkalai, Hendri mengarahkan permasalahan tersebut ke Dinas Pertanahan OKI yang memiliki kompetensi untuk menangani masalah pertanahan tersebut.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pembebasan lahan exit tol Mataram Jaya sangat tidak realistis jika mengandalkan APBD OKI. Kami berharap ada dukungan dari provinsi untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkas Hendri.[HWJ]
