RELUNG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyerukan partisipasi aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito menargetkan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 triliun untuk program tersebut pada 2025.
“Sejauh ini, sudah terkumpul Rp 2,3 triliun dari APBD kabupaten, sementara target totalnya adalah Rp 5 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun dari APBD provinsi,” ujar Tito saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1).
Tito menjelaskan, program MBG tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga memberikan efek positif pada ekonomi daerah. Hal ini karena program tersebut turut menyerap hasil produksi peternak dan petani lokal.
“Seluruh Pemda sangat antusias karena program ini bisa menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan masyarakat,” katanya.
Dalam mendukung program ini, Tito meminta Pemda membangun 2.000 hingga 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah mulai September 2025. Patungan APBD dari kabupaten dan provinsi akan menjadi sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur ini.
“Jika kontribusi APBD mencapai Rp 5 triliun, kita dapat menambah satuan pelayanan hingga 4.000 unit. Ini penting untuk memastikan program MBG berjalan optimal,” jelas Tito.
Sebanyak 415 kabupaten dan 93 kota akan berpartisipasi dalam program MBG, dengan kontribusi APBD disesuaikan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan PAD tinggi, seperti Kabupaten Badung, mampu meng-cover seluruh kebutuhan anak-anak di wilayahnya. Namun, bagi daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, kekurangan anggaran akan ditutupi oleh Badan Gizi Nasional.
“Misalnya Badung dengan PAD hampir Rp 10 triliun, mereka bisa mendanai kebutuhan seluruh anak SD-nya yang berjumlah 72 ribu. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah hanya bisa menjangkau sebagian kecil anak-anak, dan sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” terang Tito.
Tito menambahkan, prioritas utama program MBG adalah daerah yang memiliki tingkat stunting dan kemiskinan tinggi. Pemerintah akan terus memperluas cakupan program ini secara bertahap.
“Bapak Presiden meminta kami untuk memprioritaskan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh,” pungkas Tito.
Dengan dukungan lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi komprehensif untuk menekan angka stunting dan memacu pembangunan ekonomi di daerah.[TRA]
