RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman penjara.
Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari transformasi penegakan hukum yang lebih humanis dengan mengedepankan pembinaan dan pemulihan sosial bagi pelaku tindak pidana.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Palembang, Pemkot Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut positif kolaborasi lintas lembaga tersebut. Ia menegaskan, kerja sama yang telah disepakati harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.
“Pemkot Palembang siap mendukung implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah membangun sinergi dalam mendorong sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dapat memperkuat pelaksanaan pidana alternatif di Kota Palembang.
“Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan berjalan efektif serta sesuai dengan tujuan pemidanaan,” ujarnya.
Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang. “Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penerapan mekanisme pemidanaan yang lebih proporsional,” tutupnya. (LWM)

