RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah menerima instruksi Presiden untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (TKD).
Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya efisiensi guna memastikan kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendukung program-program strategis lainnya.
Pejabat sementara Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah, menjelaskan bahwa laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengonfirmasi penerimaan instruksi tersebut.
“Kami sudah mendapatkan arahan untuk melakukan penyesuaian efisiensi APBD. Proses penyisiran dana dilakukan secara bertahap agar program prioritas yang menjadi mandat Presiden Prabowo tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam langkah ini, pihak Pemkot berencana melakukan pemangkasan anggaran pada beberapa sektor yang dianggap kurang mendesak, antara lain pada bidang kesehatan dan transportasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana agar program-program dasar, seperti penanggulangan kemiskinan dan kebutuhan publik lainnya, tidak mengalami hambatan pelaksanaan.
Kepala BPKAD Palembang, Ahmad Nashir, menyatakan bahwa instruksi ini telah disampaikan sejak 22 Januari 2025.
“Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 masih menunggu pedoman dari Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program fisik, “kata dia.
Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas sebesar 50 persen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara belanja wajib dan pelayanan dasar tetap diprioritaskan.
Proses penyusunan ulang anggaran ini diharapkan tidak mengganggu program-program strategis yang telah ditetapkan.
“Kami masih membahas teknis penyesuaian ini agar setiap program prioritas dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tambah Nashir.
Dengan adanya penyesuaian APBD ini, Pemkot Palembang berkomitmen untuk menjaga agar dana yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat program-program strategis, sekaligus mengoptimalkan kinerja keuangan daerah demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.[TRA]
