RELUNG.ID — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) berencana melakukan evaluasi terhadap anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyatakan evaluasi akan dilakukan dalam satu pekan ke depan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya.
“Evaluasi mengenai anggaran perjalanan dinas ini akan dilakukan dalam satu pekan ke depan di seluruh OPD. Kami berharap dapat mengetahui berapa persen penghematan yang bisa diperoleh dari perjalanan dinas ini,” ujar Elen, Rabu (8/1).
Elen mengungkapkan bahwa perjalanan dinas yang tidak masuk dalam agenda penting akan dihentikan. Dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk mendukung program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami akan memastikan penghematan anggaran dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia menargetkan penghematan sebesar 50 persen dari total anggaran perjalanan dinas. Setiap OPD diminta melakukan penghematan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa mengganggu tugas dan fungsi instansi.
“Beberapa OPD memang membutuhkan perjalanan dinas yang tinggi, tetapi ada juga OPD yang dapat lebih efisien dalam penggunaannya,” tambahnya.
Elen menambahkan bahwa penghematan ini diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat. Selain itu, pengalihan anggaran juga akan digunakan untuk memberikan stimulus pajak guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Dengan langkah ini, pemerintah provinsi berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” tuturnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel dalam mengelola anggaran secara efisien dan memastikan setiap alokasi APBD memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap upaya ini dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.[AYK]
