RELUNG.ID — Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menegaskan komitmennya dalam menekan tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat sekretariat bersama yang membahas isu pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya terkait penurunan kemiskinan, yang berlangsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Elen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai kendala, seperti pendidikan rendah, kesehatan yang menurun, akses terbatas terhadap air bersih, hunian yang tidak layak, serta pendapatan yang rendah.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan per Maret 2024 mencapai 984,24 ribu orang, menjadikan provinsi ini berada di peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Namun, Elen juga menyoroti adanya penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan, yakni turun 61,4 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2023. Tren penurunan kemiskinan di Sumatera Selatan terus berlanjut, dengan persentase turun dari 12,71 persen pada Maret 2019 menjadi 10,97 persen pada Maret 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Elen juga mengungkapkan bahwa 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari Maret 2023 ke Maret 2024, dengan 7 di antaranya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Kota Pagar Alam bahkan mencatat tingkat kemiskinan yang lebih baik dibandingkan capaian nasional dan provinsi, yakni 8,18 persen.
Elen juga memaparkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan mengalami penurunan, mencapai 0,59 persen per Maret 2024, lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,83 persen. Namun, ada lima kabupaten/kota di Sumsel yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem di atas capaian provinsi.
Merujuk pada Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Elen menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan dalam melaksanakan tiga strategi utama untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto, menekankan bahwa pertemuan ini merupakan rapat kedua dalam upaya bersama untuk memajukan perekonomian dan menekan inflasi di Sumsel. Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa BPS telah melakukan penghitungan kemiskinan secara periodik dengan pendekatan ekonomi dan multidimensi, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di Sumsel.[AYK]
