RELUNG.ID — Sidang pleno penghitungan surat suara pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan hari ini, Rabu (6/3/2024), disertai dengan pengamanan ketat oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan.
Sebanyak 862 personel telah dikerahkan untuk memastikan kelancaran jalannya proses tersebut.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Sunarti, menyatakan bahwa tim gabungan dari berbagai unit di Polda Sumsel, termasuk Intelkam, Samapta, Pamobvit, hingga Brimob, telah diterjunkan ke lokasi sejak pukul 07.00 WIB.
Tujuan utama dari pengamanan tersebut adalah untuk menjaga kestabilan dan kedamaian negara dengan mengamankan surat suara yang berada di KPU Sumsel.
Sunarto menjelaskan bahwa total ada 862 personel yang dikerahkan untuk mengawal proses pleno tersebut. Mereka tersebar tidak hanya di KPU, tetapi juga di Bawaslu.
“Di KPU Polda Sumsel ada 375 personel, Polrestabes Palembang 298 personel. Di Bawaslu Polda Sumsel 108 personel dan dari Polres Banyuasin 81 personel. Jumlah keseluruhan 862 personel,” ujarnya.
Sunarto berharap kehadiran personel Polda Sumsel mampu menciptakan lingkungan aman dan terkendali bagi para penyelenggara pemilihan serta masyarakat yang berpartisipasi.
Pengamanan tersebut dipimpin oleh Wadir Pambvit AKBP Raden Bobby Aria Prakasa. Upaya antisipasi yang dilakukan termasuk pemeriksaan terhadap peserta yang masuk ke dalam kantor KPU harus menggunakan id card tanda pengenal.
Tim dari Ditsamapta dan Ditpamobvit berada di ring 2, sedangkan Satbrimob melakukan pengamanan di pintu masuk dan parkiran sekitar kantor KPU. Di lokasi juga sudah disiapkan kawat berduri dan disiagakan mobil taktis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pengamanan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk melindungi jalannya proses demokrasi. Kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan setiap tahap pemilihan berjalan lancar tanpa gangguan keamanan,” katanya.
Sunarto menekankan bahwa pengamanan ini bukan hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan upaya intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman atau gangguan yang dapat merugikan proses demokrasi.
“Sistem pengamanan terpadu ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa proses pengamanan ini melibatkan personel kepolisian yang ditempatkan di sejumlah titik strategis, penggunaan peralatan pengamanan modern, dan kerja sama erat dengan petugas keamanan KPU.
Selain itu, juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan mendukung proses demokrasi dengan tertib.
“Pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumsel ini bukan hanya sebagai langkah preventif terhadap potensi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian dalam mendukung jalannya proses demokrasi bersih, adil, dan transparan,” jelasnya. [RG]
