Menteri Sosial (Mensos) meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk transparan dalam menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu. Hal ini menyusul keluhan masyarakat terkait adanya pemotongan oleh oknum di lapangan.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan BLT ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai pengganti dana subsidi BBM. Pemerintah tidak pernah melakukan pemotongan anggaran BLT ini dan BLT bisa langsung dicairkan dari PT Pos Indonesia.
Dia menegaskan dana BLT yang diterima masyarakat yakni Rp600 ribu. Jika hanya diberikan Rp200 ribu artinya ada pemotongan oleh oknum tak bertanggungjawab.
“Masalahnya siapa yang motong? Kalo dari PT Pos silahkan buktikan. Kalo memang itu betul PT Pos saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu,” tegasnya, Kamis (22/9).
Saat ini, Kemensos terus melakukan pengawasan penyaluran dana BLT untuk masyarakat. Bahkan, pemerintah memiliki mekanisme dan prosedural pencairan BLT ini. “Kami punya ini, kami punya orangnya nerima begini (nunjukin foto bukti orang sama KTP pas nerima BLT di PT Pos), ini ada orangnya ada KTP-nya ada uangnya,” pungkasnya.
