RELUNG.ID-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap praktik curang dalam peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha.
Akibat ulah oknum tak bertanggung jawab tersebut, negara dirugikan hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Ironisnya, keuntungan besar itu hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak, bea cukai, dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati hanya oleh 4-5 kelompok usaha,” ujar Prabowo dalam peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Menurut Prabowo, praktik curang dalam perberasan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Ia menilai, perbuatan tersebut bertujuan melemahkan dan memiskinkan rakyat Indonesia. Sebagai kepala negara, ia menegaskan tidak akan tinggal diam.
“Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Prabowo juga meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menegaskan, para pelaku harus bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian negara. Jika tidak, pemerintah akan bertindak tegas dengan menyita aset-aset yang berkaitan.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut dan tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi tonggak penting pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diinisiasi langsung oleh Presiden.
Program tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain itu, program ini juga bersinergi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. [YKP]
