RELUNG.ID- Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sepakat bahwa aset hasil tindak pidana korupsi harus disita sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar aspek keadilan tetap diperhatikan, khususnya terhadap keluarga koruptor.
“Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Jadi, aset-aset itu memang pantas disita negara,” kata Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa anak dan istri dari pelaku korupsi tidak seharusnya ikut menanggung penderitaan akibat penyitaan harta, terutama jika aset tersebut sudah dimiliki sebelum pelaku menjabat di pemerintahan.
“Kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang memang sudah dimiliki sebelum dia menjabat, ya nanti para ahli hukum yang bahas. Apakah adil kalau anaknya juga ikut menderita?” ujar Prabowo.
Menurutnya, dosa seorang ayah tidak seharusnya diwariskan kepada anak-anaknya.
“Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tapi ini saya minta masukan dari para ahli hukum,” lanjutnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak menganggap remeh hukum di Indonesia. Ia menyoroti fenomena koruptor yang merasa bisa “mengakali” sistem hukum dengan kekuatan uang.
“Kadang-kadang dengan kekuatan uang, dia berpikir: Okelah aku ditangkap, masuk pengadilan, paling dikasih enam tahun. Jalanin tiga tahun, keluar. Selama tiga tahun bisa sogok sana-sini, tiap lima hari keluar penjara. Ini masalah,” ungkap Prabowo.
Ia juga mendorong agar hakim memberikan vonis yang sepadan dengan tingkat kejahatan pelaku, terutama dalam kasus besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti rasa keadilan rakyat, kita naik banding. Dan beberapa kali kita berhasil. Ada kasus hilangkan uang negara sampai triliunan, tapi cuma divonis beberapa tahun. Bahkan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali,” tuturnya.
Terakhir, Prabowo mengaku lebih memilih pendekatan persuasif untuk mendorong koruptor mengembalikan hasil kejahatannya.
“Saya berpendapat, kasih kesempatan dulu. Ajak negosiasi kembalikan uang yang kau curi. Walau memang sulit, karena sifat manusia mungkin enggan mengakui,” kata Presiden.[YKP]
