RELUNG.ID-Dugaan persoalan lingkungan yang menyeret proyek PT Dizamatra Powerindo di Sumatera Selatan menjadi sorotan. Di tengah kritik terhadap aktivitas perusahaan, salah satu proyeknya justru mendapat legitimasi melalui peresmian oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada Februari 2026 lalu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas industri yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan. Terlebih, pemerintah selama ini menggaungkan pembangunan berkelanjutan dan penegakan aturan lingkungan.
Aktivis lingkungan menilai, peresmian proyek perusahaan semestinya tidak hanya dilihat dari aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, pengelolaan dampak, serta perlindungan masyarakat di sekitar wilayah operasional juga harus menjadi pertimbangan utama.
Ketua Pemuda Sumsel Hijau, Yusuf Wicaksono mengatakan, pemerintah harus memastikan seluruh kewajiban lingkungan perusahaan telah dipenuhi sebelum memberikan dukungan maupun meresmikan proyek.
“Tentunya ini menjadi ironi, karena yang kita tahu proyek ini sudah diresmikan oleh Gubernur melalui Asisten Pemprov. Harusnya setelah proyek itu berjalan sudah tidak ada lagi masalah artinya sudah memenuhi semua ketentuan clear and clean” ujarnya.
Namun belakangan, dampak dari proyek tersebut menjadi catatan DLH Muara Enim terutama pada rencana pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan. Perubahan tersebut dinilai berpotensi memperluas dampak pembangunan terhadap masyarakat di sepanjang jalur yang dilintasi.
“Pemerintah tidak boleh mengabaikan dugaan pelanggaran lingkungan hanya karena proyek tersebut memiliki nilai investasi atau berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tegasnya.
Ia juga mendesak instansi terkait membuka hasil pengawasan, dokumen perizinan lingkungan, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang muncul. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas perusahaan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap masyarakat maupun ekosistem.
“Harusnya kalau sudah ada dokumen AMDAL, tentu tidak ada lagi permasalahan. Sekarang yang kita pertanyakan bagaimana cakupan AMDAL tersebut apakah sudah termasuk proyek pelebaran. Inilah yang perlu dijelaskan ke publik, jangan sampai ada persepsi konflik kepentingan yang timbul dalam proyek ini,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Ade Indra Chaniago menilai peresmian proyek oleh kepala daerah perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab pemerintah terhadap investasi dan kepatuhan hukum.
Pasalnya situasi tersebut dapat menimbulkan persepsi publik apabila perusahaan yang mendapat dukungan pemerintah sedang menghadapi sorotan terkait kepatuhan lingkungan.
“Tentunya harus dibuka dokumen perencanaannya seperti apa. Kalau sudah menimbulkan gangguan dengan masyarakat tentu ini bisa menimbulkan persepsi yang kurang baik, apalagi rekam jejak perusahaan memang kurang bagus,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan proses pengawasan terhadap perusahaan berjalan independen dan tidak terpengaruh oleh hubungan politik, kepentingan investasi, maupun seremoni peresmian proyek.
“Pemda harus turun langsung mengawasi proyek tersebut. Harus dilihat juga kepatuhan mereka itu, apakah sudah sesuai dengan AMDAL. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. [YSF]

