RELUNG.ID– Pengadilan Tinggi (PT) Palembang mengabulkan permohonan banding dalam perkara gugatan sengketa aset Yayasan Universitas Bina Darma (Bidar) Palembang. Majelis hakim sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang sebelumnya menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
Pembatalan tersebut tertuang dalam putusan banding Nomor 142/PDT/2026/PT Palembang yang dibacakan pada 18 November 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding I, yang semula berstatus Turut Tergugat I, serta Para Pembanding II yang sebelumnya merupakan Tergugat I, II, VI, VII, IX, X, dan XI.
Majelis hakim juga membatalkan putusan PN Palembang Nomor 168/Pdt.G/2025/PN.Plg tanggal 10 September 2026.
Humas PT Palembang, Erwantoni, membenarkan perkara gugatan sengketa aset Yayasan Universitas Bina Darma tersebut telah diputuskan.
“Gugatannya tidak dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang. Lengkapnya dan bagaimana pertimbangannya sudah diunggah di SIPP,” jelas Erwantoni saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, majelis hakim PN Palembang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.
Dalam putusan tingkat pertama itu, majelis hakim memerintahkan Tergugat I hingga Tergugat VIII mengembalikan seluruh aset milik penggugat yang terdiri dari 55 sertifikat hak atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan.
Majelis hakim juga menyatakan perkara tersebut menjadi alas hak atau sebab perubahan untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan dari 55 sertifikat objek sengketa menjadi atas nama penggugat.
Selain itu, penggugat diizinkan mengurus proses balik nama 55 sertifikat tersebut melalui kantor Turut Tergugat IX. Para tergugat juga diperintahkan tunduk dan patuh terhadap putusan serta dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara.
Sementara itu, M Novel Suwa selaku kuasa hukum Tergugat I, II, VI, VII, IX, X, dan XI menegaskan pembatalan putusan dalam perkara perdata tersebut tidak boleh menghentikan proses hukum pidana yang berkaitan dengan persoalan itu.
Menurut Novel, perkara pidana saat ini telah masuk ke pengadilan dan pihak-pihak terkait telah berstatus terdakwa. Hingga kini, kata dia, belum ada putusan yang menyatakan perkara pidana tersebut dihentikan.
“Harapan kami, proses pidananya tetap dijalankan. Status perkara pidana tersebut sudah masuk ke pengadilan dan para pihak telah berstatus terdakwa. Jadi, tidak ada putusan yang menyatakan perkara pidananya dihentikan,” tegas Novel.
Novel juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim PT Palembang yang telah membatalkan putusan tingkat pertama PN Palembang dalam perkara perdata atas nama Suheriyatmono dan kawan-kawan.
Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum melalui berbagai langkah yang tersedia demi memperjuangkan keadilan.
“Kami akan terus mengawal dengan berbagai langkah hukum untuk mencari dan memperjuangkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Harapan kami, proses pidana tetap berjalan agar keadilan benar-benar dapat dirasakan,” ujarnya.
Meski demikian, Novel mengaku pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding. Karena itu, ia belum dapat memberikan tanggapan secara substantif mengenai pertimbangan hukum maupun dasar yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
Terpisah, penasihat hukum penggugat, Donald Mamusung, menegaskan putusan banding tersebut bukan akhir dari proses hukum perkara sengketa aset Yayasan Universitas Bina Darma.
Menurutnya, pihak penggugat masih memiliki ruang dan hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk kasasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Langkah hukum selanjutnya akan kami tentukan setelah melakukan kajian secara komprehensif terhadap putusan dimaksud. Kami tetap menghormati putusan pengadilan, tetapi tentunya kami juga memiliki hak untuk menguji putusan tersebut melalui mekanisme hukum yang telah disediakan oleh undang-undang,” pungkasnya.[DNP]

