RELUNG.ID- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membuat resah para pengelola pendidikan swasta, termasuk di Kota Pagar Alam.
Dari data Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, terdapat lebih dari 15 lembaga pendidikan swasta setingkat SD dan SMP yang dikelola secara perorangan maupun oleh yayasan. Setiap tahun ajaran baru, lembaga-lembaga ini mampu menampung ribuan siswa.
Meskipun biaya masuk sekolah swasta terbilang cukup tinggi, peminatnya tetap banyak. Hal ini karena lembaga pendidikan swasta dinilai memiliki keunggulan mutu, baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler, dibanding sekolah negeri.
Namun, pasca putusan MK tersebut, para pengelola lembaga pendidikan swasta di Pagar Alam berharap pemerintah daerah melalui Pemkot dan DPRD dapat mencarikan solusi, terutama dalam hal dana operasional pendidikan, agar keberadaan sekolah swasta tidak terdampak secara negatif.
“Untuk saat ini kami masih memungut biaya pendaftaran sambil menunggu arahan dari Kementerian Agama, karena sekolah kami berada di bawah naungan mereka,” kata Dian Fauzi, Kepala Divisi Kesiswaan Yayasan Masjid Agung yang mengelola SD dan SMP Al Azhar Pagar Alam, Senin (2/6/2025).
Dian menjelaskan bahwa tanpa bantuan dana pendidikan dari pemerintah, sekolah-sekolah swasta akan kesulitan bertahan. Selama ini, sekolah negeri dinilai belum mampu menampung seluruh animo masyarakat, sehingga keberadaan sekolah swasta menjadi alternatif penting.
“Sekolah-sekolah swasta selama ini mengandalkan pembiayaan dari peserta didik. Karena itu, kami berlomba memberikan pendidikan yang bermutu sebagai imbal baliknya. Bahkan, dalam beberapa hal seperti kegiatan ekstrakurikuler, sekolah swasta bisa lebih unggul dari sekolah negeri,” jelasnya.
Dian pun meminta Wali Kota dan DPRD Pagar Alam untuk membuka ruang dialog dengan para pengelola sekolah swasta guna membahas solusi konkret, termasuk bantuan pendanaan dan operasional pendidikan, khususnya untuk gaji guru dan tenaga teknis.
“Dunia pendidikan tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah. Maka itu, kami berharap ada solusi nyata agar sekolah swasta tetap bertahan dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tutup Dian.[TFK]
