RELUNG.ID – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kinerja para menterinya. Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2/2025), Prabowo menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak sejalan dengan visi pemerintahannya.
“Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo usai menghadiri acara tersebut.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet, Prabowo tidak memberikan jawaban gamblang. Dengan santai, ia justru melemparkan candaan yang semakin memicu spekulasi.
“Bahasan Indonesia kan jelas, kan?” ujarnya sambil tersenyum. “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha…” sambungnya diiringi tawa.
Di tengah spekulasi yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet.
“Reshuffle apa? Nggak ada reshuffle,” tegas Prasetyo saat ditemui usai acara peringatan HUT Partai Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/2/2025).
Prasetyo menambahkan bahwa kabinet saat ini masih bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan menjalankan tugasnya dalam koridor yang telah ditetapkan. Ia juga membantah adanya menteri yang dinilai menyeleweng hingga berpotensi dikeluarkan dari kabinet.
“Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja,” ujarnya singkat namun penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah memang rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan pakta integritas yang telah ditandatangani para menteri sebelum dilantik.
“Biasalah, dievaluasi terus itu,” tambahnya.
Meski Prasetyo membantah adanya rencana reshuffle, pernyataan tegas Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga integritas kabinet. Pesan ini seolah menjadi sinyal bahwa reshuffle bisa terjadi kapan saja jika ada pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau melenceng dari visi pemerintah.[TRA]
