RELUNG.ID — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memerintahkan penarikan paksa dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) milik seorang alumni yang dinilai merendahkan identitas Indonesia di media sosial.
Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah akun milik Dwi Sasetyaningtyas mengunggah kalimat kontroversial yakni “Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan.”Meski permohonan maaf telah dilayangkan, Menkeu memastikan bahwa pintu maaf tidak otomatis menghapus konsekuensi finansial dan administratif bagi yang bersangkutan.
Purbaya menegaskan bahwa dana LPDP bukanlah “uang kaget”, melainkan hasil keringat rakyat melalui pajak dan pembiayaan negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, bagi mereka yang justru menghina negara, dana tersebut harus segera dikembalikan ke kas negara.
“Tadi sudah bicara dengan Dirut LPDP dan suami terkait, sepertinya dia sudah setuju untuk mengembalikan uang LPDP, termasuk bunganya. Kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga, kan?” ujar Purbaya dengan nada tegas dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Langkah ini diambil untuk memberi pesan kuat bahwa hak istimewa menempuh pendidikan tinggi dari negara menuntut tanggung jawab moral yang besar terhadap tanah air.
Sanksi bagi alumni tersebut tidak berhenti pada urusan dompet. Menkeu Purbaya memastikan pintu karier yang bersangkutan di seluruh instansi pemerintahan di bawah bendera Republik Indonesia akan tertutup rapat selamanya.
“Nanti akan saya blacklist dia. Di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti kalian lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi, jangan menghina negara Anda sendiri,” tegas Purbaya.
Daftar hitam ini diharapkan menjadi pengingat bagi ribuan penerima beasiswa LPDP lainnya agar tetap menjaga etika dan rasa nasionalisme, terutama di ruang digital.
Dirinya memahami bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Namun, merendahkan martabat negara sebagai institusi adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh para intelektual muda yang dibiayai negara.
“Saya harapkan teman-teman yang dapat LPDP, kalau tidak senang dengan pemerintah ya silakan, tapi jangan hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang untuk memastikan SDM kita tumbuh. Kalau dipakai untuk menghina negara, kita minta balik uang dan pajaknya,” tutupnya.[THQ]
