RELUNG.ID-Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menyisakan kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia. Situasi ini memunculkan spekulasi mengenai sosok yang akan dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2029.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan di tengah dinamika politik nasional. Mereka berasal dari latar belakang partai politik, pemerintahan, hingga tokoh yang pernah berkontestasi dalam pemilihan presiden.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, menjadi salah satu figur yang berpotensi diperhitungkan. Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu memiliki posisi strategis dalam pemerintahan sekaligus kekuatan politik melalui partainya.
Nama Ketua DPR RI Puan Maharani juga masuk dalam perbincangan. Politisi PDI Perjuangan tersebut memiliki pengalaman panjang di parlemen dan merupakan salah satu tokoh penting dalam konstelasi politik nasional.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut disebut sebagai figur yang memiliki kedekatan politik dengan lingkaran kekuasaan Prabowo.
Nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga muncul dalam spekulasi publik. Pengalamannya di bidang hukum dan pemerintahan menjadi salah satu latar belakang yang membuat namanya diperhitungkan.
Dari luar lingkaran pemerintahan, nama Anies Baswedan juga ikut diperbincangkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki basis pendukung yang cukup besar setelah mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Apalagi dua tokoh Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan yang sebelumnya mnejadi tim suksesn Anies-Muhaimin sudah lebih dulu masuk di kabinet pemerintahan.
Meski demikian, nama-nama tersebut belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi pengganti Gibran. Hingga kini, keputusan mengenai sosok yang akan diusulkan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Politik Bagindo Togar menilai hal yang wajar jika sejumlah tokoh kini dikaitkan masuk sebagai kandidat Wakik Presiden. Kendati demikian, dia menilai siapapun sosok yang akan menduduki jabatan wapres tersebut akan meduduki kursi panas.
“Memang banyak nama-nama muncul setelah Wapres mundur ini. Semuanya seperti tampak berebut mengisi jabatan itu, tapi mereka tak sadar jika jabatan Wapres itu merupakan kursi panas,” jelasnya.
Hal itu menurut Bagindo, lantaran jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka disebabkan oleh kezhaliman dari politik. Karena Bagindo menilai, Gibran sengaja dipolitisi karena masalah adminitrasi ijazah.
“Karena mundurnya Gibran ini sudah dipolitisir dari oknum elit-elit kotor. Apa kejahatan yang dilakukan Gibran sehingga harus dipaksa mundur? Apakah dia melakukan makar, korupsi atau tindak pidana yang lain sehingga harus dipaksa mundur. Makanya siapapun yang menjabta Wapres ini saya menilai dia menduduki kursi panas.” katanya.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Dengan mekanisme tersebut, penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran tidak hanya menjadi keputusan politik Presiden, tetapi juga harus melalui proses pemilihan di MPR. [YSF]

