RELUNG.ID- Presiden RI Prabowo Subianto bergerak cepat mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/2026).
Langkah darurat ini diambil untuk memitigasi dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur vital perdagangan minyak dunia—di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemanggilan para menteri tersebut merupakan respons atas potensi terganggunya pasokan minyak global yang dapat berdampak pada kebutuhan dalam negeri.
“Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran. Karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia,” ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana.
Bahlil menekankan pembahasan ini menjadi krusial karena Indonesia tengah bersiap menghadapi arus mudik Lebaran. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah, pemerintah harus memastikan rantai pasok energi tetap terjaga.
“Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran. Kita harus antisipasi sekarang karena menyangkut kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.
Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik berpotensi menekan subsidi energi dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
Sebagai tindak lanjut, Bahlil menyatakan akan menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) pada Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut bertujuan menyusun skema mitigasi untuk meredam efek domino jika harga minyak dunia melonjak tajam.
“Nanti, saya besok insyaallah akan rapat Dewan Energi Nasional. Rapat dulu baru saya laporkan (kembali ke Presiden),” jelasnya.
Tak hanya sektor energi, pemerintah juga memantau ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, menyampaikan tengah menyiapkan laporan terkait kondisi pangan, termasuk penguatan distribusi melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Kehadiran sejumlah menteri kunci di Istana menandakan pemerintah berada dalam mode siaga untuk memastikan stabilitas energi dan pangan tetap terjaga, meski dinamika geopolitik global terus bergejolak.
Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga “dapur” dan “tangki kendaraan” masyarakat tetap aman menjelang momentum Lebaran.[YKP]
