RELUNG.ID — Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan prestasi luar biasa dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, menjadi yang tercepat di Pulau Sumatera.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, yang melaksanakan berbagai upaya strategis.
Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, memberikan apresiasi tinggi kepada Agus Fatoni atas keberhasilan tersebut. Dalam kegiatan Peluncuran Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Sumsel dan Telewicara ‘Halo PSA Sumsel’ yang diadakan secara virtual di Griya Agung, Palembang, pada Selasa (4/6/2024), Hasto mengungkapkan rasa bangganya.
“Saya apresiasi Provinsi Sumsel atas penurunan stunting yang tercepat di Indonesia. Bahkan di seluruh Indonesia menjadi best practice yang luar biasa,” ujar Hasto.
Hasto juga memuji pelayanan pencegahan stunting di Sumsel saat berkunjung langsung ke wilayah tersebut. “Saya membuktikan juga Pak, saya baru saja ke Sumsel di kota untuk pelayanan mencegah stunting dan seterusnya ternyata luar biasa gerakan yang ada di wilayah Bapak,” katanya.
Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting. Beberapa di antaranya adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Revitalisasi Posyandu, Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting, Penguatan Kader, Pembangunan Manusia di desa, dan Gerakan Aksi Bergizi di 17 kabupaten/kota.
Selain stunting, Sumsel juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel tercatat sebesar 1,29 persen, turun dari 3,19 persen pada Maret 2022. Ini menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Sumatera.
“Capaian tersebut membuat wilayah kami menjadi yang tercepat se-Sumatera dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ucap Fatoni.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem meliputi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pengendalian harga bahan pokok/inflasi, kontribusi bantuan kesehatan/KIS, dan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten/kota. Selain itu, bantuan sekolah gratis, revitalisasi pertanian, dan optimalisasi pembangunan infrastruktur desa (air bersih, sanitasi, dan lain-lain) juga turut berkontribusi.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Sumsel pada Mei 2024 sebesar 0,06% (mtm), turun dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar 0,43%. Inflasi tahunan juga menurun menjadi 2,98% (yoy) dari sebelumnya 3,12% (yoy).
Keberhasilan menjaga inflasi ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD yang secara masif menggelar Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, serta pelaksanaan High Level Meeting (HLM) yang melibatkan kerjasama Bank Indonesia (BI), Bulog, dan Pemprov Sumsel. [AYK]
