RELUNG.ID – Pemerintah menambah anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 100 triliun di tengah kebijakan efisiensi belanja negara 2025 yang mencapai Rp 306,69 triliun. Tambahan anggaran ini dialokasikan karena BGN memenuhi kriteria utama pemerintah, yaitu meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan inovasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif utama yang akan mendapatkan dana tambahan tersebut. Program ini diproyeksikan menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Selain itu, MBG juga memanfaatkan lahan tidur untuk produksi bahan pangan serta terus berinovasi dalam penyajian menu.
“Presiden akan menyalurkan anggaran efisiensi ini ke program yang meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan inovasi. BGN jelas memenuhi ketiga syarat ini. Jika infrastruktur dan SDM siap, kami bisa mulai percepatan program pada September,” ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Meskipun mendapatkan tambahan anggaran, sebelumnya BGN juga mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar atau sekitar 0,28% dari total anggaran awal Rp 71 triliun. Dana yang dipangkas berasal dari pos pengadaan lahan untuk pembangunan SPPG. Sebagai solusinya, BGN akan memanfaatkan lahan milik instansi lain seperti TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dadan menargetkan pembangunan 30 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Namun, saat ini baru tersedia 246 SPPG. Oleh karena itu, percepatan pembangunan menjadi fokus utama sebelum tambahan anggaran dapat dicairkan sepenuhnya.
“Kalau infrastruktur dan SDM sudah siap, otomatis kami akan mengajukan permintaan tambahan anggaran agar program bisa berjalan optimal,” pungkasnya.
Dengan tambahan dana ini, BGN optimistis program MBG akan berjalan lebih efektif, membawa dampak positif bagi ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.[THQ]
