RELUNG.ID – Mabes Polri telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan yang terangkum dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) di seluruh provinsi di Indonesia.
Dari data tersebut, Provinsi Sumsel masuk dalam 10 besar wilayah paling rawan di Indonesia dengan menempati peringkat 8.
Hal ini diakui Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi saat hadir sebagai narasumber Diskusi Publik dengan tema “Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024, Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya: Pesta Tanpa Goresan Luka”, yang digelar Relung Forum di Kawan Ngopi Cafe, Jumat malam (18/10).
“Kalau dari penilaian yang dirilis Bawaslu itu IKP Sumsel peringkat 5, nah berdasarkan penilaian Polri, Sumsel menempati peringkat 8,” katanya.
Dia mengatakan, ada 9 klasifikasi penilaian yang menjadi patokan dalam melakukan pemetaan kerawanan yang dilakukan Polri. Diantaranya potensi penghitungan suara ulang, isu netralitas baik dari sisi penyelenggara, pengawas dan juga ASN.
“Kemudian kondisi sosial politik yang ada di tengah kita serta dari proses pemilihan yang tak menutup kemungkinan ada gugatan juga,” ucapnya.
Selain itu, dari sisi historis atau kejadian di Pemilihan Umum sebelumnya juga mendapat perhatian. Kapolda menyebut, pada Pilkada 2013 terdapat kejadian menonjol yang terjadi di empat wilayah yakni Kota Palembang, Empat Lawang, Banyuasin dan Pemilihan Gubernur Sumsel.
Kemudian pada 2015 ada 1 kejadian di Kabupaten Muratara. Lalu, pada 2017 terjadi di Musi Banyuasin. Kemudian 2018 di Empat Lawang dan Lahat serta pada Pilkada 2020 terjadi konflik sosial di Ogan Ilir dan PALI.
“Sementara di tahun ini, pada penyelenggaraan Pilge terdapat konflik di OKI, Muratara, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin. Tentu ini jadi perhatian kami sebagai penanggung jawab kamtibmas dan pengawal pengamanan teman penyelenggara untuk memastikan Pilkada ini berlangsung aman,” terangnya.
Kapolda juga meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap peringkat IKP tersebut. Sebab, angka tersebut hanya menjadi alat bagi polri untuk mempersiapkan pengaman lebih baik lagi.
“Kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kerjasama dengan masyarakat maupun stakeholder terkait agar pelaksanaan Pilkada serentak yang ada di Sumsel berjalan aman dan kondusif tanpa goresan luka seperti yang ada dalam tema diskusi kali ini,” pungkasnya. (EWJ)
