RELUNG.ID – Kasus korupsi terkait ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan tiga perusahaan raksasa—Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group—telah mengungkap sisi gelap industri sawit di Indonesia. Skandal ini tak hanya mengguncang integritas hukum, tetapi juga menyoroti persoalan tata kelola sumber daya alam yang sarat masalah.
Organisasi advokasi lingkungan, Greenpress Indonesia, mendesak langkah tegas untuk membongkar praktik korupsi yang dianggap merusak tatanan hukum dan lingkungan.
“Ini lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Kita menghadapi ancaman sistemik terhadap hutan, keberlanjutan, dan keadilan,” tegas Igg Maha Adi, Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia, Kamis (17/4/2025).
Greenpress menyoroti bahwa dampak korupsi ini melampaui pelanggaran hukum semata. Deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan konflik sosial disebut sebagai konsekuensi nyata dari tata kelola sawit yang tidak sehat.
“Ketika uang sawit bisa membeli sistem hukum, kita tidak hanya gagal menegakkan keadilan, tetapi juga membahayakan masa depan ekosistem kita,” ujar Igg.
Ia menambahkan bahwa skandal ini merupakan puncak gunung es dari persoalan yang telah lama menggerogoti industri sawit. Menurutnya, reformasi menyeluruh adalah solusi mendesak untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Greenpress menyerukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, mereka menuntut pembukaan data ekspor dan rantai pasok sawit secara real-time agar praktik korupsi dan manipulasi dapat diminimalisir.
“Transparansi adalah kunci. Jika semua data terkait sawit dibuka secara daring, ruang gelap untuk korupsi akan menyempit,” kata Marwan Aziz, Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia.
Ia juga mengusulkan pembentukan Komisi Khusus Antikorupsi Lingkungan yang independen untuk menangani kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam.
Greenpress melihat kasus ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola industri sawit. Mereka mendesak Presiden RI dan DPR RI segera menginisiasi audit nasional terhadap industri sawit dan mendorong reformasi struktural di sektor tersebut.
“Tanpa keberanian politik dan reformasi struktural, kasus seperti ini akan terus berulang,” tegas Marwan.
Greenpress mengajak masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional untuk bersama-sama mengawal proses hukum dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.
“Ini saatnya kita bersatu untuk menuntut keadilan dan melindungi hutan kita dari praktik-praktik korup yang menghancurkan masa depan lingkungan,” pungkas Igg.[THQ]
