Perpecahan internal DPD Golkar Muara Enim mencuat. Hal ini diketahui dari aksi para kader partai berlambang pohon beringin yang membakar ban di depan kantor DPD Golkar Muara Enim, Rabu (21/9).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan komposisi pengurus DPD Partai Golkar Muara Enim yang dinilai cacat hukum
Berdasarkan pantauan, para kader membakar ban mobil di depan kantor dan membentangkan karton berisikan tulisan “Kami tidak mengakui Hadiono sebagai ketua. Kami minta DPP Golkar Pecat Ketua DPD Golkar Sumsel, Bobby Rizaldi, Golkar Muara Enim minta ulang, Hadiono tidak amanah dan ingkar janji” Hadir dalam aksi tersebut, anggota Fraksi Golkar Muara Enim, Yusran.
Pengurus Harian DPD Partai Golkar Muara Enim Ahmad Solihin, menyampaikan aksi tersebut sebagai bentuk ketidak puasan atas hasil Musdalub pada tanggal 16 September lalu. Karena setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, kata dia, saudara Hadiono tidak amanah sebab yang bersangkutan tidak mengindahkan AD/ART Partai Golkar.
“Padahal AD/ART itu adalah panglima tertinggi dalam partai. Namun AD/ART tersebut tidak di indahkan. Dan kami tidak mengakui saudara Hadiono sebagai ketua partai,” tegas Solihin dengan nada tinggi.
Untuk itu, dirinya bersama kader lainnya meminta Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Rizaldi dan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi dan memecat suadara Hadiono, karena dinilai sudah memalukan Partai Golkar dan mempecah kader Partai Golkar karena pengisian komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim hasil dari Musdalub cacat hukum.
“Apabila tuntutan kami tidak di indahkan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi, artinya saudara Bobby sendiri yang memperpecah kader Golkar Muara Enim. Oleh karena itu, kami minta Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto juga harus mengevaluasi saudara Bobby bila perlu di pecat. Apabila memang tidak di indahkan (Oleh DPD dan DPP, red) kami kader-kader Partai Golkar Kabupaten Muara Enim akan mendukung memasang baleho Anies Baswedan sebelah kiri dan memasang baleho Ganjar Pranowo sebalah kanan gedung Golkar karena kami tidak percaya lagi dengan ketua umum,” tegasnya lagi.
Kader lainnya Dani Efendi, menambahkan dirinya bersama keder Golkar lainnya menolak keras susunan kepengurusan DPD Partai Golkar. Soalnya, dalam penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar kader senior tidak dilibatkan dalam tim formatur yang telah disepakati bersama.
“Khususnya pengisian sekretaris itu ada kriteria dan syarat sesusai anggaran dasar rumah tangga Partai Golkar. Pertama lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus. Sementara sekarang ini sudah ditentukan ada oknum baru dua tahun bergabung dan belum tau berorganisasi malah dijadikan sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Muara Enim,” tegasnya.
Penolakan tersebut, bukannya pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja. Melainkan 13 kecamatan menolak komposisi untuk sekretaris yang diambil oleh oknum yang baru dua tahun bergabung.
“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan diatas materai Rp10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.
Sementara itu, Yusran Efendi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar, mengatakan anggota Fraksi Golkar sangat respon apa yang dikatakan kader-kader Golkar. Disini salah kemajuan dari pada suatu organisasi Partai Golkar. Dimana ada beberapa tuntutan temen-temen kader, salah satunya diminta anulir masalah kepengurusan karena tidak sesusai dengan AD/ART dan juklak Partai Golkar.
“Insya Allah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisa ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” pungkasnya.
