RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kini berpacu dengan waktu untuk menjaga keseimbangan anggaran di tengah ancaman pemangkasan belanja pegawai. Salah satu opsi yang mulai mengemuka adalah pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai saat ini telah mencapai 39,6 persen, melampaui batas maksimal 30 persen yang diwacanakan pemerintah pusat. Artinya, terdapat kelebihan sekitar 9,6 persen yang harus segera disesuaikan.
“Kalau efisiensi itu benar diterapkan, kita harus menyesuaikan. Kemungkinan ada pemangkasan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Namun, alih-alih langsung memangkas, Pemkot Palembang tengah mencari jalan keluar yang lebih aman, terutama untuk melindungi sekitar 12 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja dilantik.
Dewa menegaskan, pihaknya tidak ingin kebijakan efisiensi justru berujung pada pemutusan kontrak pegawai. Karena itu, berbagai skema sedang dibahas bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Sekretaris Daerah Palembang, Aprizal Hasyim.
“Kita cari formula terbaik supaya PPPK tidak terdampak. Itu prioritas,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot juga memasang target ambisius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,5 triliun. Target ini menjadi kunci untuk menghindari kebijakan pemangkasan yang lebih dalam.
Jika target tersebut tercapai, tekanan terhadap belanja pegawai diyakini bisa mereda tanpa harus mengorbankan kesejahteraan ASN.
“Kalau PAD kita tercapai, insyaallah aman. Tapi kalau tidak, kita harus siapkan skema lain, termasuk kemungkinan pemangkasan TPP,” jelas Dewa.
Meski demikian, ia meminta seluruh PPPK tidak panik terhadap isu yang berkembang. Pemerintah, kata dia, akan mengedepankan solusi terbaik tanpa menimbulkan gejolak di internal birokrasi.[THQ]
