RELUNG.ID- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta perusahaan tambang bertanggung jawab atas ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.
Jembatan yang dibangun sejak era 1970-an itu diduga roboh akibat dilalui truk angkutan batubara dengan muatan melebihi kapasitas.
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan hal tersebut usai meninjau langsung lokasi kejadian pada Senin (30/6/2025). Ia mengatakan, saat kejadian, terdapat empat truk batubara melintasi jembatan secara bersamaan dengan bobot masing-masing mencapai 30 hingga 35 ton.
“Jembatan ini sudah tua, dibangun sekitar tahun 1970. Kalau terus dilalui kendaraan berat secara bersamaan, tentu saja tidak kuat. Akhirnya ambruk,” kata Cik Ujang kepada awak media.
Menurutnya, insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perusahaan tambang dan transportir batubara. Ia menegaskan agar pengusaha tidak melampaui kapasitas muatan dan segera berinisiatif membangun jalur khusus angkutan tambang agar tidak merusak infrastruktur publik.
“Perusahaan yang kendaraannya melintasi jembatan ini harus bertanggung jawab. Bukan hanya memperbaiki, tapi membangun ulang jembatan yang rusak,” tegasnya.
Cik Ujang juga menyampaikan bahwa Gubernur Sumsel Herman Deru telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mencari solusi jangka panjang. Keputusan awal menyebutkan bahwa jembatan tersebut harus dibangun ulang, mengingat kondisinya sudah tidak layak.
Di sisi jembatan utama, terdapat jembatan darurat yang baru selesai direhabilitasi namun belum diaspal. Wagub mengimbau agar jembatan tersebut tidak dilalui angkutan batubara karena dikhawatirkan kembali ambruk.
“Kalau batubara tetap lewat dan jembatan kembali ambruk, bukan cuma perusahaan yang rugi, tapi masyarakat juga sangat dirugikan. Kita harus antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari aktivitas angkutan tambang yang melintasi permukiman warga. Selain mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, polusi debu juga terus membayangi masyarakat di sepanjang jalur tambang.
“Kasihan warga Merapi, Tanjung Enim, dan sekitarnya. Jangan karena kepentingan bisnis, rakyat jadi korban,” pungkasnya.[NVS]
