RELUNG.ID — Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland kembali memicu kegelisahan geopolitik. Kali ini, pendekatan yang disorot bukan hanya soal strategi militer atau kepentingan keamanan, melainkan upaya ekonomi yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk tekanan halus terhadap penduduk wilayah Arktik tersebut.
Amerika Serikat disebut telah mendiskusikan skema kompensasi finansial bagi warga Greenland sebagai bagian dari upaya mendorong pemisahan diri dari Denmark. Skema tersebut mencakup tawaran pembayaran puluhan ribu dolar AS per orang, menyasar wilayah dengan populasi sekitar 57 ribu jiwa.
Langkah itu langsung memantik reaksi keras dari pemerintah Greenland. Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen secara tegas menolak segala wacana aneksasi dan menilai pendekatan AS telah melampaui batas diplomasi.
“Sudah cukup. Tidak ada ruang untuk khayalan tentang pengambilalihan Greenland,” tegas Nielsen dalam pernyataan publiknya.
Greenland selama ini dipandang Washington sebagai wilayah strategis bernilai tinggi. Selain letaknya yang krusial di kawasan Arktik, wilayah ini menyimpan cadangan mineral langka yang penting bagi teknologi militer dan industri pertahanan modern. Bagi Trump, dominasi geopolitik di belahan bumi barat dianggap sebagai kepentingan nasional AS yang tak bisa ditawar.
Namun, cara yang ditempuh memicu kritik internasional. Sejumlah negara Eropa—termasuk Prancis, Jerman, Inggris, dan Denmark—secara terbuka menyatakan bahwa masa depan Greenland hanya bisa ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark, bukan tekanan eksternal.
Pernyataan bersama itu menegaskan bahwa prinsip kedaulatan dan penentuan nasib sendiri tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan strategis negara besar.
Di tengah penolakan global, Trump kembali melontarkan ancaman tarif impor terhadap negara-negara yang menentang rencana AS. Ancaman tersebut muncul bersamaan dengan kunjungan delegasi Kongres AS ke Kopenhagen yang justru menyatakan dukungan terhadap Denmark dan status otonomi Greenland.
“Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujar Trump, sembari membuka peluang penggunaan kebijakan dagang sebagai alat tekanan.
Namun, delegasi bipartisan Kongres AS menegaskan bahwa ambisi teritorial Trump tidak mewakili pandangan mayoritas warga Amerika. Pernyataan ini memperlihatkan adanya perbedaan tajam antara Gedung Putih dan sebagian pembuat kebijakan di Washington.[THQ]
