RELUNG.ID-Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, baru memulai tahun ajaran 2026/2027. Namun, belum lama siswa menjalani aktivitas pendidikan, persoalan mendasar muncul.
Ketersediaan air bersih di sekolah yang menerapkan sistem pendidikan berasrama itu belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat seluruh siswa untuk sementara dipulangkan ke rumah masing-masing.
Sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) sembari menunggu persoalan fasilitas air dan sejumlah pekerjaan fisik di lingkungan sekolah diselesaikan.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Sekolah Rakyat sebelum siswa ditempatkan dan menjalani aktivitas pendidikan di kompleks tersebut.
Sebab, bagi sekolah berasrama, air bersih bukan sekadar fasilitas pendukung. Air merupakan kebutuhan dasar untuk mandi, mencuci, toilet, memasak hingga menjaga kebersihan lingkungan.
Diberitakan sebelumnya, Kepala SR Terintegrasi 1 Kabupaten Empat Lawang, Suparno, membenarkan pemulangan siswa tersebut.
Menurutnya, keputusan diambil karena pasokan air belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Selain itu, sejumlah bangunan juga masih menjalani perbaikan.
“Dipulangkan sementara karena ketersediaan air tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak. Alasan berikutnya karena ada perbaikan gedung asrama putra dan putri dan perbaikan gedung sekolah,” kata Suparno beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan seluruh siswa, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, sementara mengikuti pembelajaran dari rumah.
“Seluruh siswa SD, SMP dan SMA dipulangkan semua. Siswa tetap belajar dengan sistem PJJ,” ujarnya.
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan siswa akan kembali menempati sekolah dan asrama. Suparno menyebut keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat bersama sejumlah pihak, termasuk satuan kerja strategis PPS, penyedia jasa Waskita, tim transisi pemerintah daerah, Biro Umum Kementerian Sosial serta pihak sekolah.
270 Siswa dan Kebutuhan Air yang Besar
Persoalan air menjadi semakin penting karena jumlah siswa yang harus dilayani cukup besar.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SR Terintegrasi 1 Empat Lawang disebut menerima 270 siswa. Rinciannya, 150 siswa SD, 30 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Selain itu, terdapat siswa lama yang melanjutkan pendidikan.
Jumlah tersebut membuat kebutuhan air tidak sebatas untuk aktivitas di ruang kelas. Sebagai sekolah berasrama, kebutuhan air mencakup mandi, mencuci, toilet, memasak, kebersihan lingkungan hingga aktivitas harian siswa dan tenaga pendidik.
Dengan demikian, persoalan pasokan air menjadi bagian penting dari kesiapan operasional sekolah. Wakil Bupati Empat Lawang, Arifai, mengatakan pemerintah telah berupaya mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat sudah diatasi dan sekarang proses penyelesaian mata air. Dulu sudah dilakukan pembangunan sumur bor di beberapa titik tapi belum mendapatkan air,” ujar Arifai.
Pemerintah daerah kemudian mencari alternatif sumber air yang dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan sekolah dalam jangka panjang.
Sekretaris Daerah Empat Lawang, Fauzan Khoiri, mengatakan Dinas PUPR bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Selatan telah meninjau sumber air baku di Sungai Kemumu.
Peninjauan dilakukan untuk mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi SR Terintegrasi 1. Sungai Kemumu dipilih karena memiliki debit air yang dinilai deras dan relatif stabil, termasuk ketika musim kemarau.
“Rencananya, titik intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berada sekitar dua kilometer dari kompleks Sekolah Rakyat,” katanya.
Air baku dari sungai tersebut nantinya akan melalui proses pengolahan sebelum disalurkan menggunakan jaringan perpipaan menuju asrama dan area sekolah.
Dalam prosesnya, BPBPK Sumsel dan Dinas PUPR akan mengkaji aspek teknis perpipaan serta sistem distribusi. Perumda Tirta Seguring Betung juga dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah berharap pembangunan SPAM ini menjadi solusi permanen untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Sekolah Rakyat.
Pengamat Soroti Kesiapan Sebelum Siswa Masuk
Meski pemerintah telah menyiapkan solusi, persoalan tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas sebelum siswa mulai menempati sekolah.
Jika kebutuhan air baru diketahui tidak mencukupi setelah kegiatan pendidikan berjalan, bagaimana proses penghitungan kebutuhan air dilakukan sebelumnya?
Apakah kapasitas sumber air telah diuji berdasarkan jumlah siswa yang akan tinggal di asrama? Bagaimana kesiapan jaringan distribusi dan penampungan air ketika seluruh siswa mulai masuk?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Sekolah Rakyat memiliki pola pendidikan berbeda dengan sekolah reguler. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah.
Pengamat Pendidikan, Ade Indra Chaniago, menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai masalah teknis akibat kekurangan pasokan air.
Menurut Ade, persoalan air bersih berkaitan erat dengan kesiapan perencanaan dan tata kelola program pendidikan yang sejak awal dirancang sebagai sekolah berasrama.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat siswa belajar, tetapi juga tempat mereka tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, konsumsi, dan layanan kesehatan seharusnya menjadi bagian dari kesiapan minimum sebelum siswa ditempatkan di sekolah tersebut,” ujar Ade.
Ia menilai, apabila siswa sudah masuk sekolah tetapi kemudian harus dipulangkan akibat persoalan air bersih, kondisi tersebut patut menjadi perhatian publik.
Menurutnya, perlu dilihat kembali bagaimana proses verifikasi kesiapan sarana dan prasarana dilakukan sebelum sekolah mulai beroperasi.
“Apalagi persoalan air bersih sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan semestinya dapat dipetakan sejak tahap perencanaan,” katanya.
Meski demikian, Ade mengingatkan agar persoalan tersebut dilihat secara proporsional. Menurutnya, gangguan pasokan air bisa saja disebabkan berbagai faktor, mulai dari kondisi sumber air hingga kendala distribusi.
Namun, berbagai kemungkinan tersebut semestinya sudah diperhitungkan dalam mitigasi risiko. Hal itu menjadi semakin penting karena konsep Sekolah Rakyat menempatkan siswa dalam lingkungan sekolah sekaligus asrama.
“Karena itu, saya kira pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai orientasi kita terlalu fokus pada seberapa cepat Sekolah Rakyat dibuka dan berapa banyak siswa yang diterima, tetapi kesiapan layanan dasarnya belum benar-benar tuntas,” ujarnya.
Ade menambahkan, Sekolah Rakyat membawa misi besar untuk memberikan akses pendidikan yang layak. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari berdirinya gedung atau sudah diterimanya siswa.
“Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari apakah seluruh kebutuhan dasar siswa benar-benar mampu dijamin. Jangan sampai sekolah sudah dibuka, tetapi kebutuhan air untuk siswanya belum siap,” pungkasnya.
Warga Khawatir Masalah Berulang
Persoalan air juga menjadi perhatian warga sekitar. Soni, warga Tebing Tinggi, mengatakan kawasan perbukitan di Jalan Poros Empat Lawang memang memiliki persoalan ketersediaan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.
“Di daerah situ biasanya ada sungai-sungai kecil, tapi saat kemarau juga mengalami kekeringan. Kalau pakai sumur bor kemungkinan dapat air. Tapi sulit juga kalau lokasinya di daerah paling atas bukit,” katanya.
Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut agar siswa dapat kembali belajar dan tinggal di sekolah dengan kondisi yang layak. Menurutnya, kebutuhan air merupakan persoalan dasar yang tidak bisa ditunda.
“Kasihan anak-anak kesulitan untuk mandi, mencuci. Para guru juga kesulitan kalau susah air,” ujarnya.
Warga juga berharap persoalan tersebut tidak kembali muncul ketika musim kemarau berikutnya. [TIM]
