RELUNG.ID — Di tengah gejolak pasar keuangan dunia dan ketatnya aliran modal asing, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih tumbuh terkendali. Posisi ULN pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 431,9 miliar, naik 2,0 persen secara tahunan (yoy) — lebih lambat dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 4,2 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan ini menunjukkan arah positif pengelolaan utang pemerintah dan swasta yang lebih selektif di tengah ketidakpastian global.
“Perkembangan ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. Artinya, kita semakin hati-hati dalam menarik utang baru,” ujar Ramdan melalui keterangan resmi, Selasa (14/10).
ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat USD 213,9 miliar, tumbuh 6,7 persen (yoy)—melambat dibanding Juli yang tumbuh 9,0 persen.
Ramdan menjelaskan, perlambatan ini sejalan dengan menurunnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN), di tengah volatilitas global yang masih tinggi.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa penggunaan ULN pemerintah tetap diarahkan pada program-program produktif yang menopang ekonomi nasional.
“Sebagai instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, serta difokuskan untuk sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, hingga transportasi,” jelasnya.
Berdasarkan data BI, sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial: 23,4%, Jasa Pendidikan: 17,2%, Administrasi Pemerintah & Pertahanan: 15,7%, Konstruksi: 12,3%, Transportasi & Pergudangan: 9% dan Jasa Keuangan & Asuransi: 8%
Hampir seluruh ULN pemerintah — 99,9% — merupakan utang jangka panjang, menandakan risiko pembayaran yang rendah dan struktur yang sehat.
Sementara itu, ULN swasta turun menjadi USD 194,2 miliar, mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibanding Juli yang kontraksi 0,2 persen.
Penurunan ini terutama terjadi di perusahaan non-keuangan, seperti industri pengolahan dan pertambangan, yang masih menahan ekspansi akibat fluktuasi harga komoditas dan pembiayaan global yang mahal.
Ramdan menyebut, sektor swasta kini lebih berhati-hati dalam menarik pinjaman luar negeri agar tidak menambah beban di tengah tingginya biaya dana global.
Dengan total ULN setara 30,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), posisi Indonesia masih jauh di bawah ambang batas aman internasional.
“Struktur ULN kita tetap sehat, didukung dominasi utang jangka panjang sebesar 85,9 persen dari total ULN. Ini menunjukkan risiko jangka pendek masih sangat terkendali,” ujar Ramdan.
BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan utang luar negeri tetap produktif dan tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Fokus kami menjaga agar ULN berperan menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko yang bisa mengguncang stabilitas,” tutup Ramdan.[THQ]
