RELUNG.ID – Momen tak terduga terjadi saat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kota Bekasi, Rabu (5/3). Dalam kunjungannya, seorang ibu dengan lantang menolak bantuan yang ditawarkan Gibran, hingga rekaman kejadian itu viral di media sosial.
Gibran melakukan blusukan ke Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, salah satu wilayah terdampak banjir parah. Saat meninjau lokasi, ia bertemu dengan seorang ibu berhijab yang mengeluhkan rumahnya terendam banjir serta pompa air yang rusak.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menyarankan agar sang ibu membersihkan rumahnya terlebih dahulu dan mengarahkan ke tenda pengungsian di kantor BNPB Jatiasih untuk mendapatkan bantuan.
“Ibu bersih-bersih dulu ya. Nanti ada apa-apa ke pengungsian ya. Ada obat-obatan, ada kasur, ya,” ujar Gibran.
Namun, ibu tersebut justru merespons dengan keluhan bahwa dirinya tidak menerima bantuan.
“Gak dikasih,” ujar sang ibu.
Gibran pun mencoba meyakinkan bahwa bantuan telah disiapkan. “Dikasih bu,” jawabnya singkat.
Tak disangka, ibu tersebut malah merespons dengan tegas dan singkat, “Males,” sambil berjalan meninggalkan lokasi. Ekspresi Gibran pun tampak berubah setelah mendengar jawaban tersebut sebelum kembali melanjutkan kunjungannya.
Rekaman kejadian ini pun langsung viral di media sosial, memicu beragam komentar dari warganet. Beberapa mengkritik kunjungan Gibran yang dinilai hanya sebatas pencitraan tanpa solusi nyata bagi korban banjir.
“Menurut saya, selevel wapres tak perlu blusukan ke daerah terdampak banjir. Yang dibutuhkan warga terdampak adalah kerja nyata dari pemerintah, sehingga bencana banjir tidak terulang lagi di masa mendatang,” tulis akun @SuryantoAn*.
“Minimal kalau kunjungan itu bawa catatan biar tahu masalah warga, biar bisa memetakan persoalannya. Lah ini planga-plongo doang buat pencitraan hedehh,” kritik akun @TOPH****.
Banjir yang melanda Kota Bekasi telah memaksa ribuan warga mengungsi. Hingga kini, sejumlah warga masih bertahan di posko pengungsian sambil menunggu bantuan lebih lanjut dari pemerintah. (KPB)
