RELUNG.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan penambahan kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih. Rencana ini mencuat setelah pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden, yang menyebut pembentukan Kementerian Penerimaan Anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Hashim menyebut bahwa lembaga baru ini dirancang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, dan menangani kebocoran anggaran. Nama LAnggito Abimanyu disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memimpin kementerian tersebut.
“Pak Anggito Abimanyu akan menjadi Menteri Penerimaan Negara yang baru,” ujar Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Saat ini, Anggito menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, Hashim mengungkapkan bahwa jabatan tersebut hanya bersifat sementara sebelum Anggito dilantik sebagai Menteri Penerimaan Negara.
“Beliau sekarang sebagai Wakil Menteri, tapi ini sementara. Nantinya, beliau akan memimpin kementerian baru yang bertugas menangani pajak, cukai, dan pendapatan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan,” jelas Hashim.
Kementerian Penerimaan Anggaran diharapkan menjadi solusi atas berbagai tantangan penerimaan negara, seperti:
1. Pengoptimalan pajak dan cukai
Memastikan kepatuhan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak.
2. Penanganan kebocoran anggaran Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penerimaan negara.
3. Pengelolaan pendapatan non-pajak Termasuk royalti dari sektor pertambangan dan pendapatan lainnya.
Meski wacana ini masih dalam tahap pembahasan, rencana pembentukan kementerian baru menandakan komitmen pemerintahan Prabowo untuk memperkuat perekonomian negara melalui pengelolaan pendapatan yang lebih baik.
Wacana ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak mendukung ide tersebut karena dianggap dapat memperkuat struktur ekonomi dan memitigasi kebocoran penerimaan negara. Namun, ada pula kritik terkait potensi pembengkakan birokrasi dan biaya operasional kementerian baru.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai waktu pembentukan kementerian ini atau pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai menteri. Namun, isu ini diprediksi akan menjadi perhatian besar dalam dinamika politik dan ekonomi nasional ke depan. [TRA]
