RELUNG.ID- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Ia menekankan agar pembelian kendaraan operasional kepala daerah tidak dilakukan secara berlebihan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, setiap belanja barang dan jasa oleh kepala daerah memang memiliki dasar aturan yang jelas. Namun selain aspek regulasi, terdapat pula asas kelayakan yang harus menjadi pertimbangan.
“Apabila pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan peraturan, mulai dari kapasitas mesin hingga CC-nya, maka harus dilihat soal kelayakannya. Apakah sudah sesuai kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Bima Arya mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud terkait polemik tersebut. Dari hasil pembicaraan itu, ia mendapat penjelasan bahwa selama ini gubernur menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelas Bima.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan bahwa jika memang ada kebutuhan pengadaan mobil dinas, sebaiknya dilakukan secara wajar.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah. Ia menyebut aktivitasnya masih mengandalkan mobil pribadi yang kondisinya tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menanggapi polemik tersebut dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” katanya.
Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud sebenarnya sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta untuk agenda nasional maupun internasional. Ia menilai, sebagai daerah yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memiliki intensitas kunjungan pejabat dan tamu global yang tinggi.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.
Menurutnya, fasilitas yang representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.
Polemik ini terus menjadi perhatian publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tuntutan transparansi belanja daerah.[YKP]
