RELUNG.ID – Sejumlah nama calon Bupati Muara Enim yang berasal dari kalangan birokrat telah beredar di tengah masyarakat.
Meski demikian, nama ini dinilai belum mumpuni untuk mengangkat citra dan kemajuan bumi Serasan Sekundang.
Hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan birokratis yang selama ini justru menimbulkan masalah, utamanya berkaitan dengan citra dan kemajuan Bumi Serasan Sekundang.
Para birokrat ini, dinilai tidak mampu menangkap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.
Kebijakan yang dimunculkan selama ini cenderung tersandera dengan kepentingan, sehingga menjadikan masa depan masyarakat Muara Enim dalam ketidakpastian.
Bukti nyata, sejak kepenmimpinan Muzakir Sai Sohar, pemerintahan Muara Enim terus didera isu korupsi.
Berlanjut ke masa kepemimpinan Ahmad Yani, juga wakilnya Juarsah yang kemudian menuruti jejak pendahulunya menjadi pesakitan.
Pemprov Sumsel akkhirnya turun tangan menunjuk Pelaksana Tugas maupun Penjabat Bupati silih berganti.
Bukannya simpatik, warga justru dinilai antipati dengan mereka yang hanya hadir sementara ini. Tidak lain karena belakangan muncul sisi egois, yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Sama sekali belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Dalam pengamatan Pendiri Rumah Peradaban Semende, Aan Ansori, salah satu alasan utama munculnya egoisme itu adalah Sumber Daya Alam (SDA) Muara Enim yang kaya dan melimpah.
