RELUNG.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bencana ekologis telah mengepung seluruh provinsi di Sumatera, tak terkecuali di Sumsel.
Tercatat, setidaknya ada 34 bencana banjir dan longsor yang terjadi sepanjang Januari hingga awal Maret di Sumsel tahun 2026 ini.
Direktur WALHI Sumatera Selatan, Ersyah H Suhada mengatakan, situasi kritis yang terjadi di berbagai daerah bukan lagi murni bencana alam, melainkan akibat buruknya tata kelola sumber daya alam dan masifnya aktivitas industri ekstraktif.
“Bencana ekologis di Sumatera bukan lagi fenomena alam biasa, melainkan buah dari keserakahan korporasi dan penguasa yang diperparah buruknya krisis tata kelola sumber daya alam,” katanya saat deklarasi Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, pada 24–25 Mei 2026. .
Ia menjelaskan, kerusakan lingkungan di Sumatera dipicu oleh berbagai aktivitas eksploitasi seperti tambang batu bara, perkebunan sawit skala besar, Hutan Tanaman Industri (HTI), industri minyak dan gas, pembangunan infrastruktur energi, hingga eksploitasi kawasan rawa dan gambut.
Akibat bencana tersebut, sebanyak 26.373 kepala keluarga terdampak, 598 kepala keluarga mengungsi, dan lebih dari 25 ribu rumah warga terendam banjir.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, meliputi 17 fasilitas pendidikan, empat fasilitas kesehatan, empat jembatan rusak, serta gangguan pada 15,33 kilometer ruas jalan.
Sektor ekonomi masyarakat turut terdampak setelah sekitar 4.830 hektare sawah dan 545 hektare kebun warga rusak akibat terendam banjir.
WALHI Sumatera Selatan juga mencatat bencana banjir terus terjadi berulang sepanjang Januari hingga Mei 2026 di sejumlah wilayah seperti Kabupaten OKU Timur, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kabupaten Empat Lawang.
“Melalui Andalas ini, kami berharap perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal di Sumatera dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan kuat di tingkat regional,” harapnya.
Untuk diketahui, dibentuknya Andalas se Sumatera ini sebagai langkah kolektif dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin mengancam Pulau Sumatera.
Selain itu, sebagai wadah perjuangan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan bentang alam Sumatera.
Berdasarkan catatan sembilan Eksekutif Daerah WALHI di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. (LWM)
