RELUNG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terus menunjukkan progres signifikan. Hingga 31 Juli 2026, pendataan telah mencapai 81,87 persen atau sekitar 1,5 juta unit usaha dan rumah tangga usaha berhasil didata.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, mengatakan capaian tersebut sesuai target dan pihaknya optimistis seluruh proses pendataan dapat diselesaikan sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026.
“Hingga 31 Juli progres Sensus Ekonomi di Sumsel sudah mencapai 81,87 persen. Artinya sekitar 1,5 juta unit usaha yang digabungkan dengan rumah tangga usaha sudah berhasil didata,” ujar Wahyu, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, penyelesaian pendataan lebih cepat akan memberikan waktu yang cukup bagi BPS untuk melakukan verifikasi dan supervisi guna memastikan kualitas data yang dikumpulkan.
“Harapan kami sebelum 31 Agustus sudah selesai sehingga masih ada waktu untuk memastikan kualitas datanya melalui proses verifikasi dan supervisi,” katanya.
Wahyu mengungkapkan, Kota Pagar Alam menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut didukung jumlah unit usaha yang relatif lebih sedikit, cakupan wilayah yang mudah dijangkau, serta sosialisasi yang berjalan efektif.
“Setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Di Palembang misalnya, jumlah usaha jauh lebih banyak sehingga membutuhkan petugas lebih banyak. Sementara di Pagar Alam jumlah usahanya lebih sedikit dan rentang kendalinya lebih mudah,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Selatan. Meski demikian, BPS menegaskan data tersebut masih bersifat awal dan akan dipastikan kembali setelah seluruh tahapan sensus selesai.
“Struktur ekonomi secara utuh baru bisa kita lihat setelah seluruh pendataan selesai,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 juga mulai memotret perkembangan usaha berbasis digital yang terus bertumbuh di Sumatera Selatan.
“Yang menarik, kami menemukan usaha-usaha yang dijalankan secara online ternyata jumlahnya cukup banyak di Sumatera Selatan. Ini menjadi informasi baru yang akan melengkapi gambaran struktur ekonomi daerah,” ujar Wahyu.
Wahyu juga menepis kekhawatiran sebagian masyarakat yang menganggap data sensus akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun penentuan bantuan sosial.
Ia menegaskan seluruh data yang dikumpulkan semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penyempurnaan basis data sosial ekonomi.
“Banyak masyarakat khawatir data ini akan berpengaruh terhadap pajak atau bantuan sosial. Kami tegaskan, data yang dikumpulkan BPS bukan untuk itu. Pendekatan kami persuasif agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar,” tegasnya.
BPS menargetkan hasil awal Sensus Ekonomi 2026 mulai diumumkan pada Desember 2026. (CKM)
