RELUNG.ID – Kemacetan berkepanjangan di ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung, tepatnya di kawasan KM 17 Kabupaten Banyuasin, mendapat perhatian serius dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan.
Organisasi dunia usaha itu menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas kendaraan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi di Sumsel.
Ketua Umum Kadin Sumsel, Affandi Udji mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan nasional.
Namun, menurutnya, pelaksanaan proyek harus dibarengi dengan manajemen lalu lintas yang baik agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar.
“Perbaikan infrastruktur memang sangat diperlukan, tetapi proses pengerjaannya juga harus memperhatikan kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jangan sampai manfaat pembangunan justru tertutupi oleh dampak kemacetan yang berkepanjangan,” ujar Affandi, Senin (10/8/2026).
Affandi menilai antrean kendaraan yang mencapai puluhan kilometer dengan waktu tunggu hingga berjam-jam telah berkembang menjadi persoalan ekonomi, terutama bagi sektor logistik yang mengandalkan Jalintim sebagai jalur distribusi utama.
Berdasarkan perhitungan Kadin Sumsel, setiap truk bertonase sedang hingga besar yang tertahan selama satu jam diperkirakan mengalami tambahan biaya sekitar Rp250 ribu.
Biaya tersebut meliputi konsumsi bahan bakar, operasional kendaraan, biaya pengemudi, hingga hilangnya produktivitas.
Dengan asumsi sedikitnya 800 truk terjebak antrean sepanjang sekitar 20 kilometer selama rata-rata empat jam, kerugian langsung yang dialami sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp800 juta dalam satu kali kejadian kemacetan.
Menurut Affandi, dampak tersebut tidak berhenti pada perusahaan angkutan. Jalintim merupakan jalur utama distribusi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan, bahan baku industri hingga komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan seperti karet, kelapa sawit, dan kopi.
Keterlambatan distribusi dinilai dapat mengganggu rantai pasok dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Kadin Sumsel memperkirakan efek berantai dari terganggunya distribusi tersebut mencapai tiga kali lipat dari kerugian langsung sektor logistik, sehingga total dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat mencapai sekitar Rp2,4 miliar setiap hari.
“Jika kondisi ini terus berlangsung, nilai kerugian yang ditanggung dunia usaha dan masyarakat berpotensi melampaui biaya pembangunan fisik jalan itu sendiri,” kata Affandi.
Kadin mencatat, apabila kemacetan parah berlangsung selama 3,5 hari, total kerugian ekonomi diperkirakan telah mencapai Rp8,4 miliar. Nilai tersebut disebut setara dengan estimasi biaya pembangunan sekitar satu kilometer jalan beton baru.
Untuk itu, Kadin Sumsel meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), pemerintah daerah, kepolisian, serta kontraktor pelaksana, segera melakukan evaluasi terhadap pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung.
Sejumlah langkah yang diusulkan antara lain mempercepat penyelesaian pekerjaan pada titik-titik kritis, mengoptimalkan pekerjaan malam hari melalui sistem shift, serta memanfaatkan metode konstruksi yang lebih efisien agar durasi pengerjaan dapat dipersingkat.
Selain itu, Kadin juga mendorong penempatan petugas lalu lintas secara penuh di lokasi proyek, penyediaan kendaraan derek untuk mengantisipasi kendaraan mogok, serta penyediaan sistem informasi kondisi lalu lintas dan rute alternatif secara real-time bagi pelaku usaha logistik.
Secara khusus, Kadin Sumsel meminta PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mempercepat penyelesaian pekerjaan hingga tuntas agar arus distribusi kembali normal dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai upaya membangun infrastruktur justru berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi daerah, memicu kenaikan harga barang, dan menurunkan daya saing komoditas unggulan Sumatera Selatan,” tutup Affandi. (LWM)
